oleh

HMI Ternate Desak Walikota Hentikan Pemotongan Gaji PNS dan Honorer

TERNATE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ternate mendesak Walikota Ternate, Burhan Abdurrahman agar menghentikan pemotongan gaji PNS dan Honorer yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Ternate.

Ketua Bidang Hukum dan HAM, HMI Cabang Ternate, Maruf Majid mengatakan, Walikota Ternate sudah seharusnya menghentikan pemotongan gaji PNS dan tenaga honorer yang dilakukan Bazda karena tidak sesuai Perda.

“Ini tidak sesuai dengan Perda Kota Ternate Nomor 30 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam Perda itu tidak menjelaskan pemotongan gaji PNS dan gaji tenaga honorer. Itu artinya, kalau tidak dijelaskan maka jangan dilakukan pemotongan,” katanya kepada lintasmalut.co.id, Minggu (17/5/2020).

Menurut Maruf, Bazda Ternate tidak akan melakukan pemotongan gaji tersebut tanpa ada perintah dari Walikota.

“Kalau sudah ada keluhan dari mereka, itu artinya bahwa kebutuhan mereka juga tak cukup, apalagi seorang tenaga honorer yang gajinya tak seberapa. Bazda tidak berani melakukan, kalau tidak ada perintah dari Walikota,” ujarnya.

Ia juga menyatakan, Walikota agar memakai cara-cara yang lebih profesional, tanpa harus memotong gaji PNS dan Honorer.

“Membayar zakat itu wajib buat ummat Islam, itu perintah agama. Tetapi, yang dilakukan oleh Pemkot Ternate dengan cara pemotongan gaji PNS dan tenaga honorer ini justru membuat mereka mengeluh. Bapak Walikota harus mempertimbangkan ini, karena ada PNS dan tenaga honorer yang dipotong gajinya sudah mengeluh,” ungkapnya.

Maruf menambahkan, klasifikasi pemotongan gaji sebesar Rp 40 ribu untuk PNS dan tenaga honorer sebesar Rp 20 ribu, pemotongan itu dilakukan selama bertahun-tahun.

“Bukan hanya sebulan tapi sampai tahun pemotongannya. Olehnya itu, Walikota Ternate harus menghentikan kalau tidak sesuai dengan Perda Kota Ternate,” tegasnya. (Alan)

Komentar