oleh

Investigasi Putusan KPUD Malut, Bawaslu Datangi Sejumlah Instansi Terkait di Jakarta

-POLITIK-36 views

JAKARTA, Lintasmalut.net – Gubernur petahana Maluku Utara (Malut) dinilai terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan yang tertuang dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016, tentang pemilihan kepala daerah pada pasal 71 ayat 2.

Pasal itu berisi tentang larangan untuk melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

Namun rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Malut untuk mendiskualifikasi Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai Calon Gubernur, tidak dilakukan.

KPUD Malut menilai bahwa AGK tidak terbukti melakukan pelanggaran. KPUD Malut pun mengaku juga sudah melakukan klarifikasi ke Kementerian Dalam Negeri, dan konsultasi dengan ahli hukum administrasi, ahli pemilu serta ke KPU RI.

Karena itu, Aslan Hasan, Anggota Bawaslu Malut, mengunjungi sejumlah instansi pemerintah terkait di Jakarta untuk melakukan investigasi terhadap putusan KPUD Malut tersebut.

“Kami ingin memastikan otentifikasinya, termasuk dokumen-dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang dalam proses awal itu tidak pernah ada. Karena itu hari ini kami datang ke beberapa instansi termasuk BAKN, Menpan RB,” ujarnya kepada wartawan di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (12/11/2018).

Menurutnya, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi seperti itu. “Tentunya sebagai lembaga pengawas, kami juga berkepentingan untuk memastikan bahwa apakah keputusan KPU dalam menolak rekomendasi Bawaslu itu, sesuai dengan landasan hukum yang kuat,” tegasnya.

Padahal, lanjut Aslan, produk rekomendasi Bawaslu Malut didasarkan pada fakta pemeriksaan yang objektif, kemudian setelah itu dilakukan kajian yang sangat proporsional.

“Dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang begitu matang, baru kita mengambil keputusan. Sehingga bagi kami keputusan (rekomendasi) itu benar-benar berlandaskan pada fakta hukum yang kuat,” tuturnya.

Sumber : rri.co.id

 

Komentar