oleh

Ismei Wilayah XI Maluku-Papua Mengecam Tindakan Represif Aparat Kepolisian Kota Tual 

-OPINI-492 views

Oleh

Dzulkifli Kalla Halang

Koordinator Wilayah

Amanah dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan penjaminan atas Hak Asasi Manusia, hal ini sejalan dengan Amanat Konstitusi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Sejalan dengan hal konstitusional ini sebagai kaum muda yang menghirup udara Reformasi turut andil mengawal dan menjalakan amanah konstitusi ini sebagai estafet perjuangan. Sebelumnya, gelaran aksi masa yang dilakukan oleh Pemuda/I Mahasiswa/I dan Masyarakat di bawah Front Komunitas Penyambung Suara Rakyat (KOP_SURAT) Pulau Kur, Tam, Tayando di Kota Tual yang turut mengawal aspirasi masyarakat terkait dengan PLN, Air bersih, Jaringan Telekomunikasi, Jalan & Jembatan Penghubung Desa, Kesehatan, Pendidikan di Kota Tual yang digelar pada hari ini bertitik kumpul di gedung DPRD Kota Tual mendapat tindakan represif aparat kepolisian yang tidak sewajarnya dilakukan kepada masa aksi yang hanya menyampaikan pendapatnya di depan umum dengan harapan 7 tuntutan dasar ini di dengar dan di bijaki secara serius oleh Pemerintah Kota Tual Khususnya DPRD Kota Tual yang merupakan lembaga pengawasan eksekutif dalam roda pemerintahan.

Sejalan dengan gerakan teman-teman masa aksi yang ada dan laporan terkini kami Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia ISMEI di Wilayah XI meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat mengecam keras tindakan represif ini, dan dengan ini kami meminta agar 8 masa aksi yang di tangkap dan di amankan di Polres Kota Tual yakni 1 Wanita, 7 Laki-laki agar segera dibebaskan dengan permohonan agar Kapolres Kota Tual mengevaluasi aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap masa aksi dan juga meminta kepada Kapolda Maluku untuk menertibkan Kapolres Kota Tual serta DPRD Kota Tual bertanggungjawab atas aksi yang dilakukan hari ini.

ISMEI Wilayah XI akan mendorong hal ini ketingkat lebih tinggi bila usulan dan tuntutan ini belum dilaksanakan. (*)

Komentar