oleh

Jadi Dinas, Kebudayaan Dapat Rp 8,5 Miliar

TERNATE , Lintasmalut.net – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah atau Pembentukan Perda Dinas Kebudayaan resmi disahkan DPRD Kota Ternate dalam sidang paripurna, kemarin (12/11).

Ketua Pansus Pembentukan Perda Dinas Kebudayaan, DPRD Kota Ternate Fahri Bachdar mengatakan, berdasarkan usulan dan pendapat fraksi-fraksi, yang disampaikan melalui pemandangan umum fraksi, hasil pembahasan internal pansus, maupun bersama perangkat daerah terkait, yang telah ditindaklanjuti dalam pembahasan tahap I akhir telah terdapat persamaan persepsi mengenai dasar hukum, batang tubuh maupun hal lainnya terhadap rancangan perda tersebut. “ Terkait kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Kebudayaan Kota Ternate yang bertipe A, disepakati membawahi tiga bidang. Yakni bidang sejarah dan cagar budaya, bidang seni, sastra dan bahasa Ternate, serta bidang adat dan tradisi/istiadat. yang selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Ternate, dengan mempertimbangkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.

Menurut Fahri, meski telah dilakukan pemisahan bidang kebudayaan dari Dinas Pendidikan, pelaksanaan implementasi kurikulum pendidikan seni budaya pada pendidikan dasar dan menengah tetap berkelanjutan. Hal itu tidak mempengaruhi pola pengajaran yang selama ini telah dilaksanakan.

Untuk rencana alokasi anggaran maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya, Pemerintah Kota Ternate akan mengakomodir dalam dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2019.
“ Karena itu perlu dilakukan perencanaan secara cermat sehingga saat pelaksanaan program dan kegiatan tahun depan dapat berjalan baik dan tidak terjadi perubahan dalam perencanaan anggaran,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman menuturkan, persetujuan atas perubahan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Ternate, pada hari ini, merupakan bentuk tanggungjawab moral Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pelestarian khasanah budaya masyarakat Moloku Kie Raha, khususnya Kota Ternate yang dulunya merupakan pusat peradaban dunia yang sepatutnya dilestarikan dan dikembangkan melalui persetujuan pembentukan Dinas Kebudayaan Kota Ternate ini.

 “ Hal ini tidaklah berlebihan sebab Kota Ternate pada masa lalu menjadi objek rebutan bangsa asing yang kemudian melahirkan berbagai  perjanjian-perjanjian besar, seperti Traktat Tordesillas tahun 1494 dan perjanjian Zaragosa tahun 1529,” terang wali kota.

Kota Ternate sebagai kota pusat dunia sudah selayaknya memiliki organisasi perangkat daerah yang lebih fokus pada pengelolaan kebudayaan. Dengan adanya pembentukan dinas kebudayaan, orang nomor satu di Kota Ternate ini  menginstruksikan kepada perangkat daerah yang bersinggungan dengan materi perda ini untuk segera menyusun tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi dinas kebudayaan sebagai bentuk implementasi perda. “Anggaran untuk dinas kebudayaan tahun depan sudah disiapkan,” terang mantan sekkot Ternate ini.

Terpisah Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate Said Assagaf saat dikonfirmasi mengaku, anggaran dinas kebudayaan sudah masuk dalam rancangan APBD 2019. Dengan rincian DAK sebesar Rp 4,5 miliar dan DAU Rp 4 miliar. “ Jadi totalnya ada Rp 8,5 miliar untuk Dinas Kebudayaan,” singkat Said. Seraya mengaku, belum mengetahui, siapa yang akan dipercayakan menjadi Kepala Dinas Kebudayaan.

Sumber : Malut Post

 

Komentar