oleh

Jaring “Muro Ami” Jadi Target Rakor Komisi II DPRD Kepsul

SANANA, Lintasmalut.net – Ketua Komisi II Ilyas Jainahi, dalam waktu dekat, bersama Anggoto Komisinya akan Melakunan Rapata Kordinasi bersama, dengan Dinas Perikanan Dan Kelautan, Polisi Perairan (Pol Air) dan Tentara Nasional Idonesia, Angkatan Laut (TNI-AL), Terkait Masyarakat yang gunskan Jaring Muro Ami, di Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara.

“rencana melakukan rapat tersebut guna membahasan terkait, Pengusaha penangkap ikan, yang di kerjakan masyarakat nelayan yang saat ini masi membandel karena menengkap Ikan menggunakan Jaring “Muro Ami” hingga saat ini Masi digunakan saudara Cuan, sala satu pengusaha Ikan di Kepsul,”ujar Ilyas saat ditemui Media ini rabu (19/12/2018) saat di Warkop Fina Gahu.

Menurutnya, Persoalan ini, pihak DPRD Komisi II sudah pernah melakukan peneguran bersama dengan Intansi terkait, 2016-2017, bahkan sudah pernah membuat kesepekatan dengan DKP untuk tidak lagi menggunakan jaring “Muro Ami” waktu itu saudara Ali Umahu masi menjabat sebagai Kepala Dinas Perikan,”kata Ilyas.

“namun saat ini masi saja beroperasi, sesuai Infommasi yanh dilaporkan masyrakat, jadi apabila Saudara Cuan masi melakukan penengkap ikan deng jaring “Mura Ami” pasti kami akan tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. “tegas ilyas.

Terpisah Kasat Pol Air, Kepsul. Shoqif Fabrian, persoalan ini, tentunya tidak terlepas dari tugas Kami sebagai Polisi Perairan, Namun masih ada instansi terkait yang menengani tentang perikanan yakni Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kepsul.

Shoqif menegaakan, menggunakan jaring “Muro Ami” tidak di perbolehkan, karena secara aturan itu suda melarang Alasannya, jaring “Muro Ami” kebanyakan menggunakan manusia sebagai Alat, untuk menyelam, menggunkan Kompresor, yang akan mengakibat, kelumpuhan, bisa juga membawa kematian bagai manusia, dampak dari kompresor itu udaranya kotor, tidak baik juga bagi kesehatan,”jelasnya.

Selain itu jaring “Muro Ami” itu merusak Biota Laut, terumbuh karang. bisa juga sasaranya kepada ikan dasar, ikan-ikan kecil, itulah pemerintah melarang, secara logikanya seperti itu,”tandas Shoqif.(Kj)

Komentar