oleh

Jejak Timur Desak Krimsus Polda Malut Periksa Kadis Perkim-LH dan Lutfi Machmud

HALSEL – Dugaan tindak pidana kejahatan korupsi pada umumnya berlaku di berbagai Negara di belahan Bumi. Namun, tidak sedikit Para Koruptor dibiarkan bersarang di Negara ini se-akan-akan hukum tidak berlaku bagi mereka penikmat uang rakyat.

Kejahatan spesialis itu menjadi tanggung jawab bersama seperti yang selalu diteriakan penggiat anti korupsi dan Organisasi Masyarakat (Ormas). Hal itu terlihat sangat tumbuh subur terutama di Kabupaten Halmahera Selatan, karena selama dua tahun anggaran pembangunan Multyears Mesjid Raya Halsel senilai Rp 29 miliar lebih diduga di ‘telan’ oleh pejabat lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan rekan kerja PT. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pembangunan Mesjid Raya Halsel melekat pada Dinas Perkim-LH Halsel yang dikerjakan oleh PT. BUMN dengan kontrak Nomor: 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017 dengan pagu Rp 29.950.000.000. atau senilai Rp 29.950 miliar ini tidak nampak pada pembangunan Mesjid Raya yang tak kunjung selesai.

Temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara pada tahun 2017, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan tahap ll pembangunan Masjid Raya senilai Rp 915.363.750. Selain temuan BPK Tahun 2017, BPK juga menemukan adanya pekerjaan tahap lll tahun 2018 berupa kelebihan pembayaran senilai Rp 1.392.287.000, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp 582.410.798,21 serta overstated belanja modal gedung dan bangunan pada LRA 2018 sebesar Rp. 4.251.173.709.

Pasca LHP BPK Malut dikeluarkan, Jejak Timur Malut mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut agar segera menindaklanjuti laporan dan atau temuan BPK Malut untuk segera memanggil Kepala Dinas Perkim-LH Halsel Ahmad Hadi guna dimintai keterangan terkait dugaan kasus Korupsi pembangunan Mesjid Raya Halsel yang merugikan Negara ratusan juta rupiah tersebut.

Ketua Jejak Timur Malut, Muhammad M. Adam mengatakan, pihaknya sudah melaporkan secara resmi beberapa bulan yang lalu kepada Ditrkimsus Polda Malut berdasarkan hasil temuan LHP BPK yang tertanggal 22 Mei 2019 sebagai bukti petunjuk awal. Namun, sampai saat ini tidak ada progres penanganan dari Ditreskrimsus Polda Malut atau terkesan jalan di tempat. Padahal, sudah seharusnya Ditreskrimsus melalui Subdit ll Tindak Pidana Kejahatan Korupsi membijaki atas laporan dan temuan tersebut.

“Kami sudah laporkan secara resmi kepada Ditreskrimsus beberapa bulan lalu namun hingga kini belum ada progresnya atau terkesan kasus itu jalan di tempat. Padahal, sudah seharusnya ditindak lanjuti,” ujarnya kepada lintasmalut.co.id, Kamis (6/8/2020).

Adam juga menegaskan, secara kelembagaan mendesak Kapolda Malut agar memerintahkan Direktur Krimsus untuk segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perkim-LH Ahmad Hadi yang juga selaku PPK serta rekanan kerja atau kontraktor Lutfi Machmud selaku Direktur PT. BUMN untuk di mintai keterangan dan pertanggungjawaban atas temuan yang merugikan negara.

“Penyidik Ditreskrimsus segera panggil dan periksa saudara Ahmad Hadi selaku penanggung jawab sekaligus PPK atas proyek Mesjid Raya dan Lutfi Machmud selaku kontraktor dan Direktur PT. BUMN,” desaknya.

Ia menambahkan, jika tidak ada langkah hukum dari Polda Malut, maka dirinya memastikan akan menindaklanjuti laporan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. “Jika Polda takut maka kami dorong masuk ke KPK agar KPK membentuk tim penyidik untuk mengusut tuntas praktik korupsi di lingkup Dinas Perkim-LH Halsel dan rekan PT. BUMN,” pungkasnya.

Terpisah, Direktur Krimsus Polda Malut Alfis Suhaili mengaku bakal mengecek kembali kasus tersebut, sebab kasus yang ditangani Ditreskrimsus cukup banyak.

“Saya cek lagi ya ke penyidik yang menangani yaitu subdit lll tindak pidana kejahatan korupsi, pada prinsipnya setiap kasus yang telah dilaporkan masyarakat, LSM dan Ormas tetap ditindaklanjuti,” kata Alfis.

Untuk diketahui, Direktur PT. BUMN Lutfi Machmud juga pada tahun 2015 diduga terlibat kasus korupsi anggaran pembangunan Jalan Sayoang-Yaba dengan total anggaran senilai Rp 49 miliar yang saat ini ditangani Kejati Malut. (Bar)

Komentar