oleh

Junaidi Umar Tidak Berhak Klarifikasi Dugaan Proyek Fiktif

HALSEL, – Tanggapan Junaidi Umar yang mengaku selaku pengacara Dinas PUPR Malut dan memberikan klarifikasi terkait dugaan proyek fiktif pembangunan jembatan penghubung Mandaong dan Kampong Makian di Kabupaten Halmahera Selatan dinilai tidak berdasar.

Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI-Perjuangan (BBHAR) Malut Hastomo Bakri mengatakan, dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 di ubah menjadi Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa Pemeritah tidak mengatur tentang jasa kuasa hukum Dinas.

“Pertanyaannya dia selaku PPK atau kontraktor atau Kabid. Kok mengomentari persoalan teknis, sedangkan TP4D aja dibubarkan, karena dianggap tidak ada relefansi. Apalagi ini hanya sebatas pengacara yang tidak di gaji oleh Negara untuk memberikan adfis hukum,” katanya di Warkop Soccer, Ternate, Sabtu (3/4/2021).

Tomo sapaan akrab Hastomo Bakri juga sesalkan sikap Junaidi Umar yang terkesan menjadi Pahlwan kemudian memberikan klarifikasi soal dugaan proyek itu.

“Seharusnya Junaidi Umar tidak harus bicara persoalan teknis karena itu bukan kewenangan dia, yang punya kewenangan itu PPK, Direksi, atau pengawas atau pejabat berwenang yang membidangi pekerjaan tersebut,” tukasnya.

Ia menambahkan, kapasitas Junaidi Umar selaku pengacara Dinas PUPR Malut tidak mendasar.

“Kalaupun dia mengaku pengacara Dinas PUPR Malut, apa dasarnya, jangan sampai ini juga berimplikasi terhadap peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi, karena tidak ada anggaran di setiap item pekerjaan proyek untuk jasa konsultasi hukum,” pungkasnya.

Terpisah. Junaidi Umar mengatakan, dirinya selaku Pengacara PUPR Malut berkewajiban menanggapi. “Saya selaku pengacara PUPR juga punya kewajiban bisa menaggapi,” singkatnya. (Alan)

Komentar