oleh

Kabag Humas Morotai Klaim Rangkul Media, Wartawan Protes

 MOROTAI , LM – Kepala Bagian Humas dan Protokuler kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Akri Wijaya  terkesan ‘cari muka’ di depan bupati dengan mengklaim telah merangkul semua media agar bupati mempercayai. Akibatnya wartawan memprotes  ke Sekda   Morotai, Muhammad Kharie.

 

Bermula dari wartawan mengajukan permintaan pembayaran iklan, advertorial dan langganan ke pemda melalui bagian humas. Penagihan ini sesuai kerjasama dengan Kepala Bagian Humas sebelumnya, Hironimus Rahankey.

 

Semasa menjabat Kabag Humas, Hironimus membuat  ketentuan agar media tidak memasang iklan, advertorial dan langganan tanpa sepengetahuan humas, maka sebelum memasang iklan, advertorial dan langganan koran terlebih dahulu membuat permohonan. Dengan demikian, bagian humas akan membayar sesuai dengan media yang mengajukan permohonan. Sementara media yang tidak mengajukan permohonan kemudian memasang iklan, advertorial dan langganan koran tidak akan dilayani.

 

Dengan dasar itu, sekitar enam media cetak dan online mengajukan permohonan ke pemda Morotai melalui Bagian Humas dan telah disetujui. Meski demikian, media yang diakomodir akan dilihat apakah  media  mempublikasikan kegiatan pemerintah daerah atau tidak. “Jangan hanya minta iklan, sementara  kegiatan pemerintah daerah tidak pernah dimuat,” ujar Hironimus kala itu.

 

Dengan kebijakan itu, hanya sekitar enam media cetak dan online yang permohonannya disetujui menaati ketentuan itu. Bertepatan dengan HUT RI dan Idul Adha, mengajukan penawaran tertulis ke bagian humas. “Tolong   pasang iklan HUT RI dan Idul Adha, nanti akan dibayar setelah APBD Perubahan disahkan,” pinta Hironimus saat itu.

 

Setelah APBD Perubahan disahkan, menyusul pergantian Kepala Bagian Humas dari Hironimus Rahankey  kepada Akri Wijaya, Bagian Humas mengaku anggaran  pembayaran langganan dan iklan media tidak diakomodir  dalam APBD Perubahan. Sementara media mengajukan pembayaran sesuai janji bagian humas.

Alasan kabag humas baru, Akri Wijaya ini, para wartawan mengeluhkan ke bupati Benny Laos melalui Whatsapp. Bupati lantas mengarahkan  ke Sekda.  Sekda mengaku memang dana itu tidak masuk dalam APBD Perubahan. Meski demikian, Sekda berjanji akan mencari solusi agar semua hutang ke media diselesaikan.

 

Sekda juga meminta media  merinci besaran dana tagihan  iklan sejak Idul Fitri, HUT RI dan Idul Adha agar disampaikan ke bendahara humas. Bendahara juga meminta hal yang sama  untuk diteruskan ke  sekda, karena  sekda telah kembali dari urusan  dinas di luar daerah. Sepulang dari luar daerah,  sekda mengundang wartawan  menyampaikan  agar  tetap menjalin hubungan kemitraan dengan pemda.

 

Selain itu, Sekda memperlihat  data media yang dimasukkan penagihan ke bagian humas, tapi menurut Sekda  hanya dibayar media yang lebih dahulu membangun kerja sama dengan pemda. Bukan berarti media lain tidak diperhatikan,  sebab anggaran media tidak masuk dalam ABPD Perubahan.

 

“Saya akan upayakan berbicara dengan Kadis Keuangan untuk mengambil kebijakan   melunasi hutang ini,” ujar Sekda seraya memohon pengertian media yang telah mengajukan penagihan pembayaran.

 

Langkah sekda cukup bijak, malah dinodai  Akri Wijaya yang baru sebulan dilantik menjabat Kabag Humas  sebulan lalu itu. Ia meneguhkan diri  seakan-akan apa yang dilakukan sekda diklain  sebagai upayanya. Dihadapan  bupati, Akri  terkesan ‘cari muka’ bahwa ia memiliki  kemampuan merangkul seluruh media liputan Morotai.

 

Kebijakan luar biasa sekda agar melunasi semua hutang media, dimentahkan seorang Akri Wijaya. Anggaran yang diusahakan sekda  untuk membayar kerjasama  media yang sudah  lebih dahulu membangun kerjasama, dibagi rata dengan media lain yang tidak mengajukan kerjasama dengan pemda.

 

Langkah Akri ini dianggap sebagai upaya ‘cari muka’, bahwa ia memiliki kemampuan merangkul media. “Kita kan menagih sesuai dengan hasil kerja dan kesepakatan kerjasama, sementara media lain belum,” protes salah satu wartawan.

 

Sekda Pulau Morotai, Muhammad M. Kharie saat dihubungi menegaskan, anggaran yang diusahakan  diprioritas kepada media yang sudah bermitra, sebab alokasi anggaran media tidak dianggarkan dalam APBD Perubahan, sehingga diselesaikan yang sudah ada kerjasama, sehingga tidak menimbulkan hutang,” tegas Sekda.

 

Kecewa dengan kebijakan Kabag Humas, wartawan mengingatkan Akri agar tidak coba-coba bermain api. Mereka meminta Akri agar focus menyelesaikan pembayaran terhadap media yang sudah menjalin kerjsama, tidak  menambah masalah baru.

 

“Apalagi ‘cari muka’ dihadapan bupati seakan-akan apa yang dilakukan Sekd dikalim sebagai upayanya. Pokoknya Bagian Humas segera bayar, tidak ada alasan menunda pembayaran. Kami minta bupati jangan percaya Akri yang mengaku merangkul media, tidak ada itu,” ujar mereka. (sumber : mpginews.com)

Komentar