oleh

Kadikbud Malut Arahkan Kepsek di Halsel ke Lokasi PSU

LABUHA,LM — Meskipun Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berpolitik praktis dan harus benar-benar netral namun kenyataanya terbalik. Pasalnya, sejumlah kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) terlibat politik praktis untuk mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur dalam Perhitungan Suara Ulang (PSU) Pilgub 17 Agustus 2018, padahal seharusnya sebagai ASN harus menjelangkan funsingnya sebagai pelayanan masyarakat bukan kepentingan politik praktis.

Berdasarkan data yang dikantongi wartawan, salah satu guru di SMA Negeri 7 Halsel menyebutkan bahwa Kepsek SMA Negeri 7 Halsel Ayub M Bisa sementara di Desa Bobaneigo Kecamatan Jailolo Selatan Halmahera Barat (Halbar) untuk sosialisasi memenangkan salah satu paslon gubernur Malut.

”Beliau ada di Bobaneigo karena ada instruksi dari Dikbud Malut untuk kembali ke kampung masing-masing menangkan salah satu Paslon di PSU,”kata guru tersebut Selasa (16/10/2018).

Ia juga membeberkan, bukan hanya Kepsek SMA Negeri 7 saja melainkan Kepsek SMA Negeri 1 Labuha, Kepsek SMA Negeri 2 Labuha, Kepsek Tsanawiyah.

”Kepsek yang kampungya melaksanakan PSU itu diinstruksikan untuk pulang ke kampung guna mengamankan salah satu paslon sesuai dengan arahan Kadikjar Malut,”ujarnya.

Sekedar diketahui bahwa sesuai pasal 9 ayat (2) UU ASN bahwa pegawai ASN tidak boleh bermain politik sedangkan pasal 9 ayat (2) UU ASN menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik namun ini terbalik.(sumber: hr)

Komentar