oleh

Kadis Perkim Halsel dan Lutfi Machmud “Alergi Wartawan”

Ilustrasi

HALSEL – Kasus korupsi sudah mendarah daging dan semakin tumbuh subur di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Hal ini dibuktikan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku Utara (Malut), tercatat pertahun terus meningkat. Bahkan, sudah sampai pada tindak lanjut oleh penyidik Polda dan Kejati Malut.

Salah satunya, dugaan indakasi Korupsi pembangunan Mesjid Raya Halsel dan Jalan Sayoang-Yaba yang merugikan  negara miliaran rupiah dan saat ini sudah di tangani Kejati Maluku Utara. Yakni, anggaran pembangunan Multyears Mesjid Raya Halsel senilai Rp. 29 miliar lebih yang melekat pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan rekan kerja PT. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pembangunan Mesjid Raya Halsel itu dikerjakan oleh PT. BUMN dengan kontrak nomor: 640/24/SPP/DPKPLH-HS/DAU/2017, pagu Rp.29.950.000.000. atau senilai Rp. 29.950 Miliar, ini tidak nampak pada pembangunan Mesjid Raya yang tak kunjung selesai.

Dari hasil audit BPK pada tahun 2017, BPK menemukan kekurangan volume pekerjaan tahap ll pembangunan Masjid Raya senilai Rp 915.363.750. (Sembilan Ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh rupiah).

Selain temuan BPK Tahun 2017. BPK juga menemukan adanya pekerjaan tahap lll tahun 2018 berupa kelebihan pembayaran senilai Rp 1.392.287.000, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp.582.410.798,21 serta overstated belanja modal gedung dan bangunan pada LRA 2018 sebesar Rp 4.251.173.709.

Sementara Kepala Dinas Perkim-LH Ahmad Hadi dan Kontraktor BUMN Lutfi Machmud ketika dikonfirmasi Wartawan via pesan WhatsApp pada Jumat (7/8/2020), keduanya enggan menggubris pertanyaan Wartawan. Bahkan, Kadis Ahmad Hadi sengaja memblokir nomor telepon untuk menghindari pertanyaan Wartawan. (Bar)

Komentar