oleh

Kadispora Ternate Diduga Korupsi Dana Kota Layak Pemuda Senilai 100 Juta  

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Ternate Sukarjan Hirto (Foto/Ut/lintasmalut.co.id)

TERNATE – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora)  Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (Malut) Sukarjan Hirto diduga korupsi dana penghargaan Kota Ternate sebagai Kota layak Pemuda senilai Rp100.000.000,00 juta pada tahun anggaran 2017 dana tersebut merupakan transferan dari Kementrian Pemuda dan Olahraga untuk kegiatan kepemudaan.

Berdasarkan hasil penyelusuran yang dilakukan lintasmalut.co.id menemukan data pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara nomor : 18.C/LHP/XIX.TER/5/2018 Tanggal : 22 Mei 2018. Hasil uji petik transaksi akhir tahun 2017 atas rekening koran bendahara pengeluaran Dispora diketahui terdapat mutasi kredit (masuk) pada 22 Desember 2017 yang bukan merupakan pencairan SP2D dari Kas Daerah senilai Rp85.000.000,00 juta.

Menurut bendahara pengeluaran, uang tersebut merupakan transfer dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) atas penghargaan Kota Temate sebagai Kota layak pemuda senilai Rp1OO.000.000,00 juta yang selanjutnya dipotong pajak.

Penghargaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penetapan penerima penghargaan potensi kepemudaan Tahun 2017. Selanjutnya terkait penggunaan dana atas penghargaan tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda melalui Surat Nomor 3.52/177/SET/D11-5/111/2018 menyebutkan bahwa penggunaan dana di realisasikan untuk menunjang atau memfasilitasi kegiatan pengembangan pemuda di Kota Ternate.

Uang senilai Rp85.000.000,00 tersebut kemudian dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 29 Desember 2017 dan selanjutnya di serahkan kepada Kepala Dispora untuk dikuasai. Namun demikian, sampai dengan akhir pemeriksaan diketahui Kepala Dispora belum melakukan penyetoran uang tersebut ke Kas Daerah.

Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukan, tidak terdapat realisasi pertanggungjawaban yang dapat diakui sebagai belanja daerah atas pencairan dana dari Kemenpora tersebut. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa penerimaan kementerian/negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh di gunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, serta  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan. Daerah pada Pasal 136 ayat 2 bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang di bebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

Atas dasar itulah BPK RI merekomendasikan kedapa Wali Kota Ternate agar segera memerintahkan Kadispora Sukarjan Hirto untuk pertanggungjawakan uang tranfer senilai Rp85.000.000,00. Juta dan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Dispora yang tidak mempedomani mekanisme penerimaan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu Kepala Dispora Kota Ternate Sukarjan Hirto ketika ditemui lintasmalut.co.id Senin (13/5/2019) di ruang kerjanya. Sukarjan mengakui bahwa kondisi ini di karenakan ketidaktahuan setiap penerimaan harus melalui Kas Daerah.

Sukarjan Hirto juga mengakui bahwa anggaran itu merupakam Bonus dari kementrian di transfer ke rekening Dispora untuk Kota layak pemuda.

“Saya sudah mendapat teguran jadi saya sudah membuat pernyataan siap untuk kembalikan anggaran itu ke Kas Daerah,” Ungkapnya.

Dia juga menjelaskan anggaran itu merupakan bonus dari Kementrian untuk Kota Layak Pemuda, tetepi ada sedikit kendala sehingga anggaran itu belum bisa dibawa maka solusinya harus di transfer lewat rekening Dispora.

“Saya juga sudah siap buat pernyataan untuk di kembalikan. sementara masih urus pengembalian, dan semua temuan BPK paling lambat minggu ini atau hari jumat sudah bisa pengembalian. Karena harus cepat dikbalikan karena akan mempengaruhi WTP,” Akunya.

Anehnya Sukarjan katanya siap melakukan pengembalian uang senilai Rp85.000,000,00 juta tersebut. Namun kasus tersebut sejak tahun anggaran 2017 hingga memasuki tahun anggaran 2019 ini belum juga di kembalikan ke Kas Daerah. (Ut)

 

 

Komentar