oleh

KAHMI Sula Kecam Kekerasan dan Penindasan Muslim Uighur

-NASIONAL-149 views

SANANA – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Maluku Utara (Malut), mengecam tindakan penganiayaan yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim di Uighur, Provinsi Xinjiang.

Sekertaris KAHMI Kepsul, Sahrul Takim mengatakan, sebanyak satu juta umat muslim yang di aniaya dan ditahan tanpa proses pengadilan.

“Kami mengutuk dengan keras perlakuan pemerintah China kepada muslim uyghur. Ini merupakan kejahatan kemanusiaan,” tegasnya ketika dikonfirmasi, Sabtu (21/12).

Menurutnya, muslim uyghur menjadi sasaran kekerasan karena dinilai berpotensi melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Akibatnya, hak kewarganegaraan dan ibadah dibatasi.

“Ini adalah tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Menolak stigmatisasi terorisme dan radikalisme yang disematkan pemerintah China kepada (muslim Uighur/red), hanya karena mereka menjalankan tuntunan Ibadah sesuai dengan ajaran Islam,” tukasnya.

Dia juga mendesak Pemerintah Indonesia agar mengambil langka kongkrit untuk menghentikan tragedi kemanusiaan tersebut lewat ASEAN, PBB dan lembaga-lembaga internasional.

“Pemerintah Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia agar segera mengambil sikap tegas dan langkah konkrit untuk menghentikan tragedi kemanusiaan melalui ASEAN, PBB dan lembaga-lembaga internasional, apalagi pemerintah China mempunyai kepentingan besar secara ekonomi di negeri ini,” desaknya.

Kekerasan dan penindasan sistematis terhadap muslim Uighur. Kata Sahrul, sangat bertentangan dengan deklarasi universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (HAM-PBB).

“Pemerintah China segera menghentikan perbuatan keji yang tidak berperikemanusiaan ini, agar tidak menyulut kemarahan umat dan dunia Islam secara lebih besar dan luas,” tandasnya.

Pihaknya juga meminta kepada negara-negara Islam atau anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk berperan aktif menyelesaikan penderitaan muslim Uighur.

“Mendesak PBB mengirim tim monitor untuk menginvestigasi dan menindaklanjuti laporan lembaga advokasi HAM (Human Rights Watch) tentang tindakan diskriminatif dan pelanggaran HAM terhadap mulism Uighur,” harapnya.

Sahrul menambahkan, banyak para tahanan yang dipenjara untuk waktu yang tidak ditentukan dan tanpa dakwaan. Ironisnya, penahanan tersebut tidak sedikit yang berujung pada penyiksaan, kelaparan dan kematian.

“Melihat kenyataan seperti ini seharusnya pemerintah Indonesia bersuara. Tidak diam seperti sekarang, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia punya tanggungjawab moral lebih atas nasib jutaan muslim Uighur. Jika tidak, ini bisa menjadi bencana kemanusiaan yang lebih besar,” pungkasnya. (Raf)

Komentar