oleh

Kasubag Administrasi Tepis Isu Aryandi Arief Malas Berkantor

TERNATE -, Kasubag Administrasi Pemerintahan Kota Ternate, Ikram Halil, menepis isu terkait Kabag Pemerintahan Setda Ternate, Aryandi Arief yang dikabarkan malas berkantor dan tidak menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ikram menyebut, Ariyandi Arief selalu aktif dalam menjalankan tugas keseharianya sebagai seorang ASN dan pejabat.

“Ini mungkin karena ketika ada yang berkepentingan berkoordinasi dengan Pak Kabag, bertepatan dengan pak Kabag lagi agenda di luar atau mungkin saja bertepatan dengan jam istirahat. Kami meminta Lurah dan Camat serta para pihak yang berkepentingan yang datang berkordinasi harus melihat jam kantor, jangan orang istirahat makan siang baru ngoni datang, itu otomatis tidak ketemu, kan jam istirahat makan,” katanya, Sabtu (18/8/2021).

Terkait lomba Kelurahan yang tidak di hadiri Aryandi Arief, kata Ikram, saat itu karena bertepatan dengan tugas di luar. Maka dirinya yang di tugaskan untuk menghadiri lomba Kelurahan, jadi tidak ada masalah.

“Waktu itu pak kabag lagi agenda di luar, jadi saya mewakili beliau pada acara lomba kelurahan tersebut,” ungkap mantan ketua KNPI Tikep itu.

Sementara terkait Dana Partisipatif Pembangunan Kelurahan (DPPK), lanjut Ikram, di bagian Pemerintahan juga masih menunggu kepastian dari Dinas Keuangan, apakah DPPK itu di refocusing atau tidak.

“DPPK tahun ini refocusing tapi tidak semua, jadi juknisnya Kita menyesuaikan, dan alhamdulillah juknisnya sehari dua ditandatangani Pak Walikota,” tandasnya, sembari mengatakan permasalahan di kelurahan itu semuanya sudah terkafer dan teratasi.

Sebelumnya, isu itu menjadi sorotan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Sartono Halek dan meminta Walikota Ternate, M. Tauhid Soleman segera mengevaluasi Kabag Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ternate karena dinilai tidak becus dalam tugasnya.

Pasalnya, Aryandi Arief terkesan tidak peduli atas permasalahan yang terjadi di berbagai Kelurahan dan Kecamatan. Salah satunya adalah protes warga terhadap kebijakan Lurah dan anggaran DPPK tahun 2021.

Tak hanya itu, GPM juga menyoroti terkait Juknis dari anggaran DPPK tahun 2021 yang belum di ketahui apakah ada anggarannya atau tidak.

Selain itu, dari penelusuran GPM pihaknya menemukan bahwa Aryandi Arief sangat malas berkantor, itu terjadi sejak Pj. Walikota Hasim Daeng Barang hingga masa Wali Kota defenitif sekarang.

Kemudian pada lomba Kelurahan tingkat Provinsi yang dihadiri langsung tim pusat dan kadis DPMD Provinsi beserta jajarannya beberapa waktu lalu, Aryandi Arief pun tidak hadir. (Alan)

Komentar