oleh

Kasus Politik Uang Ditake Over Gakkumdu Pusat

-POLITIK-48 views

TERNATE, LM –Dugaan politik uang yang menjerat calon gubernur petahana, Abdul Gani Kasuba (AGK)  saat Pemungutan Suara Ulang (PSU)  akan ditake over  Gakkumdu pusat. Sebab   kasus tersebut sulit ditangani  Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut). Paslon AGK-YA diduga kuat melanggar UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2, 3 dan 5 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pada  PSU di Kecamatan Sanana, Kecamatan Talibu Barat dan enam desa  Kecamatan Teluk Kao pada tanggal 17 Oktober 2018, AGK diduga  melakukan  politik uang di Desa Umaloya Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula. Selain itu,  mutasi jabatan sejumlah Kepala Sekolah ditengah proses PSU. Khusus  kasus pemberian uang di Desa Umaloya menurut  Bawaslu Provinsi Malut bukan hanya sekedar murni  politik uang, tetapi lebih pada penyalahgunaan kewenangan program dan kegiatan.

Dua kasus  ini dinilai Bawaslu  bertentangan dengan UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2, 3 dan 5 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pada pasal 71 Ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pada  pasal 71 ayat (3) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum  penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Ancaman pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 71 Ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (5),  dikenakan sanksi berupa pembatalan petahana sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota.

Apalagi mutasi sejumlah kepala sekolah dilakukan tanpa persetujuan  Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Kalau keterangan  kepala BKD Provinsi saat klarifikasi  bahwa, BKD sudah melayangkan surat ke Mendagri tetapi sampai proses PSU selesai Mendagri belum membalas surat  BKD. Kita rencana take over kasus ini di Gakkumdu Pusat,” kata Koordinator Devisi (Kordiv) Penindakan Bawaslu Malut, Aslan Hasan  di kantor Bawaslu Malut, Senin (29/10).

Dijelaskan, hasil kajian  dua kasus yang melilit AGK  telah rampung,  tinggal menunggu rapat pleno pimpinan Bawaslu Maluku Utara untuk memutuskan tindak lanjut dari dua kasus ini.  Aslan  diminta  mempresentasikan hasil kajian Bawaslu Malut  ke Bawaslu RI. “Hasil kajiannya sudah selesai Jumat kemarin. Aaya akan mempresentasikan ke Bawaslu RI. Kalau semuanya lengkap maka menunggu rapat  internal pimpinan Bawaslu,” jelas Aslan.

Aslan mengatakan, peristiwa pembagian uang tidak hanya dipandang sebagai dugaan politik uang, tetapi dalam kontruksi Bawaslu hal tersebut merupakan pelanggaran pasal 71 UU Pilkada yakni dugaan penyalagunaan kegiatan atau program yang secara jelas disebutkan di pasal 71 ayat 3.

Dalam aturan,  ada larangan calon petahana menyaalagunakan kegiatan dan program enam bulan sebelum dan sesudah  Pilgub. Dugaan penyalaguaan kewengan dan program bukan saja temuan Bawaslu tetapi  telah dilaporkan salah satu tim kuasa hukum paslon, sehingga Bawaslu menggabungkan kasus tersebut untuk diproses.

Aslan menegaskan, semua bukti dan dokumen serta Surat Keputusan  (SK) pelantikan sejumlah kepala sekolah telah dikantongi Bawaslu. Meskipun, Kepala BKD Berdalil  pelantikan  dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Malut namun menurut  Aslan  semua dokumen dan surat  atas nama Gubernur Malut. “Memang benar yang lantik dan mengeluarkan SK  Sekda tapi kop surat dan semua dokumen  atas nama Gubernur Malut bukan Sekda,” tegasnya.

Aslan enggan menyebutkan secara terperinci hasil kajian  dua kasus yang menyeret AGK. Aslan beralasan isinya  belum bisa dipublikasi karena belum diputuskan  internal pimpinan Bawaslu. Sementara  Ketua Tim pemenang AGK-YA, Asrul Rasyid Icshan menilai, Bawaslu berlebihan dalam menangani kasus politik uang yang diduga melibatkan AGK maupun mutasi.

Menurutnya,  kasus pemberian uang  ditangani Sentra Gakkumdu, bahkan Gakkumdu menyebut kasus ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak cukup bukti. “Saya kira isu pemberian uang sudah ditangani Gakkumdu dan telah dinyatakan tidak memenuhi unsur karena tidak cukup bukti. Tidak ada alasan Bawaslu untuk mangambil langkah lain,” kata  Asrul yang juga Sekretaris DPD PDI-P Malut ini. Sementara  soal  mutasi kepala sekolah kata Asrul,  sudah dijelaskan Kepala BKD ke Bawaslu bahwa kepala sekolah bukan jabatan struktural sehingga tidak menyalahi ketentuan.

Sumber : Koridorzine.com

Komentar