oleh

Kejati Malut Diminta Tuntaskan Kasus SPPD Fiktif DPRD Morotai

Wakil Direktur GEMAK Malut Maskur J.H.Latif (Foto istimewa/lintasmalut.co.id)

TERNATE – Generasi Muda Anti Korupsi (GEMAK) Malut mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) segera menindaklanjuti laporan resmi yang di sampaikan oleh GEMAK Malut atas penggunaan anggaran SPPD yang di duga fiktif yang di lakukan oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai.

Wakil Direktur Generasi Muda Anti Korupsi (GEMAK) Malut, Maskur J H. Latif menegaskan, Kejati Malut sudah tidak punya alasan untuk menindak lanjuti laporan yang di sampaikan oleh LSM dan masyarakat Maluku Utara terkait dengan sejumlah kasus korupsi di Maluku utara dan salah satunya adalah dugaan kasus korupsi penggunaan SPPD fiktif yang dilakukan sejumlah anggota DPRD Pulau Morotai,” Tegas Maskur kepada lintasmalut.co.id di Coffe D’Boss Rabu (19/6/2019).

Lanjut Maskur, kemarin Kejati masih beralasan bahwa untuk penanganan kasus SPPD FIKTIF anggota DPRD pulau Morotai ditunda di karenakan pelaporan yang di masukan oleh LSM GEMAK Malut itu bertepatan dengan proses dan tahapan Pemelihan (Pemilu) Pileg dan Pilpres sehingga di tunda untuk sementara waktu dan akan di lanjutkan penanganannya setelah Pemilu.

Namun menurut Wakil Direktur GEMAK MALUT Maskur J H. Latif, setelah proses dan tahapan pemilunya sudah selesai sampai saat ini Kejati terkesan pasif dalam menindak lanjuti laporan kasus korupsi SPPD FIKTIF tersebut.

“Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Malut harus tegas dan konsisten atas setiap pernyataan untuk memberantas kasus korupsi di Maluku Utara, bukan cuma bicara tapi prakteknya tidak jelas, sehingga keraguan publik Malut terhadap Institusi penegak hukum yakni Kejati Malut dapat terjawab,” Tegasnya.

Maskur J H. Latif yang juga mantan Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Ternate ini menegaskan saatnya Kejati Malut sudah harus bekerja secara ekstra aktif untuk memberantas kasus Korupsi di Maluku Utara termasuk penggunaan anggaran SPPD FIKTIF anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai. (red)

Komentar