oleh

Kemendagri Kunjungi Morotai Bahas Terkait Aksi Tolak Bupati

MOROTAI, Lintasmalut.net –  Guna Menyelesaikan permasalan yang terjadi di kabupaten pulau Morotai,  perwakilan Menteri dalam negeri yang berjumlah 13 orang melakukan kunjungan ke Pulau Morotai, kamis (29/11/18).

Rombongan kemudian menuju Guest House untuk melaksanakan makan siang kemudian menuju kediaman Bupati dan lanjut ke Kantor Bupati pada pukul 14:10 WIT dan menujuh di Ruang Aula untuk melakukan pertemuan bersama pemerintah dan sejumlah ASN dan perwakilan Masyarakat.

Wakil Bupati Pulau Morotai Asrun Padoma, menyampaikan Kita semua harus terbuka dalam menyelesaikan persoalan ini.

“Kita harus sejujur-jujurnya agar supya kita dapat menyelesaikan masalah ini dan di tempat ini juga”, ujarnya.

Direktur Kemendagri mengatakan bahwa kedatangannya adalah mendengarkan keluhan para ASN.

“Harus di cek kenapa ASN di Morotai seperti ini, ASN di Indonesia harus melayani dimana saja dia berada, karena itu saya datang di sini mendengar keluhan ASN yang ada di Morotai”, terangnya.

Lanjutnya, Kami akan menanyakan ke perangkat Daerah kenapa ASN bisa seperti ini.

“Intinya kami sudah buat tim untuk menyelesaikan masalah ini, semua bisa diselesaikan bukan tidak bisa di selesaikan jadi masalah ini harus kita sudahi dan Saya minta Tokoh Agama, Tokoh Masyarat, Tokoh Pemuda, dan ASN yang merasa dirinya rugikan dengan kepemimpinan saat ini”, tuturnya.

Sementara itu, Yakmil Abdul Karim selaku perwakila ASN menangapi bahwa berawal dari keresahan kami kepada bupati atas kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.

“Ada beberala SK yang belum ditanda tangani selama 2 tahun, Soal panisment yang tidak efisiensi, Masalah desa binaan tidak boleh ada kesalahan sedikit dapat panisment, hari libur pun di panggil ke mabes bayangkan untuk nasrani hari minggu pun untuk ke gereja kita tau itu itu waktunya mereka beribadah”, ungkapnya.

Lebih lanjut Yakmil mengatakan kami PNS dan Masyarakat akan bersatu dan besok pada hari kamis akan berkumpul ke Kantor DPRD untuk menyampaikan rapat Paripuna penurunan Bupati Pulau Morotai karena pemerintah punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ini.

 “kementerian dalam negeri memiliki kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan kepala daerah, maupun menonaktifkan dan mengangkat karteker, Jangan datang tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat Pulau Morotai”,  cetusnya.

Pemerintah harus mengingat keadaulatan tertinggi ada di rakyat.  “tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan rakyat, olehnya Presiden Jokowi, agar segera mungkin melakukan memerintahkan pihak berwewenang untuk melakukan penyedikan dan pengauditan terhadap Beny Laos selaku Bupati Pulau Morotai dalam beberapa kasus yang telah dilakukan”, jelasnya.

Sementara masa aksi di luar Kantor Bupati merespon hasil pertemuan yang kemudian disampaikan oleh Taufik Sibua.

“Aksi ini tidak sekedar menyelesaikan persoalan ASN semata, namun juga melihat seluruh persoalan yan terjadi di tengah masyarakat pulau morotai, aksi ini tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, akan berkelanjutan seterusnya dan kami menilai kunjungan ini tidak menghasilkan apa-apa”, pungkasnya. (man/red)

Komentar