oleh

Kemendagri Tegaskan, Enam Desa Masuk Kao Teluk

-NASIONAL-66 views

JAKARTA, LM – Mahkama Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan perkara perseiisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan terhadap KPU Provinsi Maluku Utara (Termohon) dengan agenda Pembuktian Lanjutan, Mendengarkan Keterangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) dan Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Maluku Utara pada Rabu (05/09) pukul 11.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 36/PHP.GUBXVI/2018 ini diajukan oleh Abdul Ghani Kasuba dan Al Yasin Ali selaku Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3.

 

Usai memberikan kesaksian, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arief Fakrulloh mengatakan Kementrian Dalam Negeri sudah memberikan penegasan batas, karena seluruh daerah otonom di Indonesia, penegasan batasnya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui peraturan Menteri Dalam Negeri.

“Kemendagri itu kan sudah menerbitkan peraturan dalam negeri yang menjelaskan dan menegaskan bahwa enam desa itu masuk dalam Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halamahera Utara. Ini sudah klir dan sudah selesai, Karena peraturanya masih berlaku. Tidak di uji di Mahkamah Agung. Jadi sampai sekarang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” tegasnya kepada awak media di Gedung Mahkama Konstitusi, rabu (05/08/2018) siang kemarin.

Lebih lanjutnya, dasar hukum Kemendagri dalam menyusun Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), kemudian dijadikan dasar oleh KPU dalam menyusun DPS dan DPT.

“Dan inilah dasar hukum Kementrian Dalam Negeri menyusun DP4 tadi yang digunakan untuk menyusun data pemilih. Yang digunakan oleh KPU sebagai dasar menyusun DPS dan DPT,” jelas Zudan Arief Fakrulloh.

Ketika disinggung mengenai proses penyelesaian terkait status enam desa tersebut, Zudan Arief Fakrulloh mengaku pada tanggal 24 Agustus 2018 lalu telah diadakan proses penyelesaian tingkat provinsi dengan melibatkan Halmahera Utara dan Halamahera Barat dan hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Kemendagri.

“Artinya menteri dalam negeri tidak ada kebijakan baru, sama dengan pemendagri 137 tahun 2017. Masuk ke Halmahera Utara,” ujarnya.

Zudan Arief Fakrulloh juga menegaskan, akan memberikan sanksi jika pemerintahanya bertentangan dengan perundang-undangan.

“Nah ini nanti diberikan sanksi, sanksinya bisa pidana administrasi ataupun sanksi perdata pihak-pihak yang dirugikan. Jadi, kementerian dalam negeri hanya mengakui kecamatan, kelurahan atau desa yang memiliki kode wilyah, kalau tidak ada kode wilayah belarti bukan desa,” tegasnya. (Tim)[/vc_column_text][/vc_column]

Komentar