oleh

Kemenkumham Malut, Komitmen Bangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Para Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, bersama Kepala KPPN Ternate dan jajaran (foto/ist/Humas)

TERNATE – Kantor Wilah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Maluku Utara (Malut) komitmen dalam pembangunam zona integritas menuju Wilah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Komitmen ini Bentuk kerja sama antara Ombudsman, KPK, serta BPK, untuk menghindari terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme lingkup Kemenkumham.

Selain itu kerjasama juga dilakukan Kanwil Kemenkumham dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate tentang Pendampingan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, demi terintegritas, transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkam negara yang bersih dari KKN.

“Kita sudah komitmen Kemasyarakatan karena ini keinginan masyarakat agar tidak ada Pungli, tidak ada penyalahgunaan kewenangan, maka moment ini kita jawab pada Deklarasi Nasional, yang dipandu langsung oleh Bpk Mentri dan Budijen Nasional. Artinya jajaran kemasyarakatan diminta komitmen, untuk menjawab masala masala ini sehingga kita mengadakan deklarasi pencanangan layanan kemasyarakatan berbasis ITE untuk memenuhi kebutuhan warga binaan,” Ungkap Kapala Devisi Pemasyarakatan (Kadiv Pas) Kanwil Kemenkumha Malut Muji Raharjo kepada wartawan Rabu (6/3/2019) diruang kerjanya.

Muji menuturkan, ini merupakan kerja sama antara Kementrian Hukum dan Ham bersama Ombutsman KPK, KPPN dan BPK termasuk dengan Masna. Jadi kami perlu transparansi yang berkaitan dengan ini dan kami juga membagun zona Intreggritas itu seluru Kementrian kami dari semua Unit para Eselon I sama-sama membangun  baik WBK maupun WBBM guna untuk Maluku Utara dengan konsentarasi di lima Lapas di Malut.

“Yakni Lapas Ternate, Sanana, Jailolo, Tobelo, dan Lapas Weda. Nah ini menunju WBK dan WBBM merupakan suatu predikat yang nanti akan kami memperoleh, artinya persiapannya suda matang,” Ujar Muji sembari mengatakan, “kita itu melayani tidak boleh pake uang harus bersih, rapih dalam kepengawasan narkoba dan lain-lain.

Lanjut Muji, “Sehingga transparansi harus jelas dan akuntabilitasnya juga harus jelas, selain itu kami juga memintah bantuan kepada teman- teman Media untuk memantau pelaksanaannya, karena kami ingin menjalin kerja sama dengan Ombudsman KPK dan lembaga lembaga LSM Kemasyarakatan agar untuk memantau pelaksanaan kegitan kami,” Jelasnya.

“Jika ada terdapat masalah dilapangan yang ditemukan Lembaga LSM maupun Media silakan melakukan pengaduan di layanan pengaduan kami sehingga nanti betul- betul masyarakat dianggap puas dengan pelayanan kami,”Cetus Muji.

Kadiv Pas Muji Raharjo, menegaskan ke 5 (liam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) namanya ditunjuk dalam WBK dan WBBM, harus benar-benar bersih dari KKN karena pengawasan kami semakin ketat dan tindakan kami senakin berat jika melakukan korupsi terhadap pada pembinaan, maka pegawai pasti di ambil langka- langka tegas karena ini yang harus di bangun secara bersama Napi juga bisa Masyarakat juga bisa dan pegawai juga iya.

“Kami tidak lagi main-main dan tidak ada lagi toleransi pelanggaran terhadap sistim pegawai maupun Napi dan jangan coba – coba masyarakat untuk menggoda karena kita sama-sama melakukan edukasi bersama,” Tegas Muji.

Sekedar diketahui, kelima UPT yang ditunjuk yakni. 7 Satuan Kerja (Satker) UPT yang ditunjuk dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dan 7 satker tersebut terdiri dari 5 UPT Pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan yakni dua UPT Imigrasi (Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo.

Divisi Keimigrasian yang memiliki tugas Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Keimigrasian pada UPT Imigrasi telah dan akan terus melakukan penguatan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo dalam rangka mencapai WBK dan WBBM. (red)

Komentar