oleh

Kepsek di Taliabu Wajib Miliki Sertifikat, Ini Syaratnya

Kabid Pendidikan Dasar, Sehat Umagap

BOBONG – Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu melalui Bidang Pendidikan Dasar bakal menggelar penguatan terhadap jabatan  kepala sekolah (Kepsek, red)  yang sampai saat ini belum memiliki sertifikat jabatan sebagai Kepsek.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Sehat Umagap  mengatakan , untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajar di  Kabupaten Pulau Taliabu . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pulau Taliabu melalui bidang Pendidikan dasar akan melakukan penguatan kepala sekolah. Penguatan dimaksud harus dilaksanakan, karena kedepannya nanti seluruh jabatan Kepsek pada semua tingkatan diwajibkan memiliki sertifikat Kepsek.

 “Jadi kepala sekolah  juga harus punya sertifikat,” katanya kepada wartawan, Rabu (24/7/2019).

Dijelaskan Etja , saat ini semua Kepsek  di Pulau Taliabu belum memiliki sertifikat kepala sekolah,  namun pihaknya sementara berupaya dan akan mengusulkan kepada  Pusat Pengembangan, Pemberdayaan,  Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan  (PPPPTK) di  Malang ( Jawa Tengah ).

“Tentang para kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat, sekarang saya lagi menyusun agar bisa ikut. Syaratnya, minimal harus berijazah sarjana (S1) serta golongan III/c ,” jelasnya.

Ini bakal dilakukan berdasarkan,  Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang – Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, peraturan pemerintah (PP) nomor 38 tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.

Bahkan,  Peraturan Pemerintah (PP) nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang diperbaiki dengan PP Republik Indonesia nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Disamping itu juga terdapat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah. Juga  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor  17 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pengembangan dan pemberdayaan  kepala sekolah.  Serta permendikbud nomor nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah.dan peraturan kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) nomor 18 tahun 2010 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. (AS)

Komentar