oleh

Kewajiban Pemprov Malut dan Pemkab Kepsul, Ini Penjelasan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

JAKARTA – Amanat undang – undang Nomor  6 tahun 2013 tentang Pemekaran Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) memberikan kewajiban kepada  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Induk (Kepulauan Sula ) untuk membiayai roda Pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu melalui dana hibah.

Bukan kali pertama upaya mediasi dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Keuangan Daerah terkait kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula untuk merealisasi seluruh hak dari Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu yang sampai saat ini belum juga diselesaikan.

Direktur Pendapatan Daerah, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemeterian Dalam Negeri RI, DR. Hedriwan, M.Si  menjelaskan, menjadi kewajiban Pemerintah  Provinsi Maluku Utara   dan  Kabupaten Kepulauan  Sula untuk melaksanakan amanat UU  selama dua tahun berturut-turut pasca pemekaran Pulau Taliabu menjadi  DOB.  Sehingga, apabila amanat UU tersebut tidak dilaksanakan maka Pemerintah Pusat melalui Dirjen terkait akan melakukan pemotongan anggaran milik dua Pemerintahan tersebut.

“Jadi, jika  mereka (Pemprov Malut dan Pemkab Kepsul)  tidak memenuhi tanggungjawab mereka terhadap Kabupaten Pulau Taliabu.  Maka,  sebagaimana telah diisyaratkan dalam undang – undang pemekaran Pulau Taliabu , Pemerintah Pusat  akan bersikap tegas untuk memotong dana perimbangan dari Pemda Provinsi Malut maupun Kabupaten Kepulauan Sula, seperti DAU maupun DBH,” jelasnya kepada Lintas Malut di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Hedriwan menambahkan, Pemerintah pusat sudah beberapa kali memediasi antara Pemda Provinsi Maluku Utara, Pemkab Kepsul dengan Pemkab Pulau Taliabu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, pihak –pihak yang terkait telah membuat berita acara untuk memenuhi kewajiban.

“Untuk itu, bagi kami (Pemerintah Pusat) tinggal melihat sudah sejauh mana langkah dan tindaklanjut dari Pemerintah Provinsi Malut  maupun Kabupaten Kepsul (induk). Jika tidak dipenuhi, tentunya kami  akan mengambil langkah tegas untuk memangkas DAU dan lansung disetor ke rekening Pemda Kabupaten Pulau Taliabu,”cetusnya. (AS)

Komentar