oleh

Komisi II DPRD Halbar Desak Camat Jailolo Tindaklanjut Pemecatan Perangkat Desa Payo Induk

Anggota Komisi II DPRD Halbar, Ikhsan Hi Husain (Foto:Jojo/lintasmalut.co.id)

JAILOLO – Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) mendesak kepada Camat Jailolo agar menindaklanjuti masalah pemecatan perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Payo Induk, Ibnu Hi Haerudin yang diduga dilakukan secara sepihak.

Anggota Komisi II DPRD Halbar Ikhsan Hi Husain mengatakan, pemecatan yang dilakukan Kades Payo Induk terhadap perangkat Desa ada sekitar empat perangkat Desa yang dipecat yakni Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Pembangunan dan Kaur Pemerintahan.

“Seharusnya model atau prosedur pemecatan itu kepala desa harus menyurat ke camat, lalu camat kemudian tindaklanjuti kira-kira permasalahan yang subtantif sehingga dilakukan pemecatan ini apa,”katanya saat ditemui di kantor DPRD Halbar, Selasa (9/7/2019).

Menurut masyarakat Desa Payo Induk. Sambung Ikhsan, keempat perangkat Desa yang dipecat ini tidak melakukan kesalahan yang fatal.

“Mengacu pada peraturan mentri dalam negeri tentang perubahan atas Permendagri No 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian parangkat Desa dalam ketentuan ayat 3 huruf B pasal 5 sudah jelas, ada apa sehingga Kades mengambil tindakan yang sepihak, ini sangat disayangkan,”ucapnya.

Hal ini sudah disampaikan ke camat Jailolo namun lagi-lagi Camat belum melakukan tindaklanjut. “Saya atas nama komisi II minta kepada camat Jailolo agar dapat tindaklanjut dengan mendamaikan kedua belah pihak ini yaitu antara Kedes dan perangkat desa yang dipecat tersebut,”tegasnya.

Ikhsan menjelaskan, sudah ada perubahan struktur yang baru yang dilakukan oleh Kades Desa Payo Induk sedangkan SK pergantian menurut kami komisi II belum sah.

“Harusnya dari pihak Kecamatan melaksanakan sebuah perintah atau rekomendasi hasil rapat Komisi I dan komisi II karena point-point yang direkomendasikan pertama adalah menganulir pemecatan perangkat Desa dan kemudian meninjau kembali keputusan Kades, namun Camat Jailolo sampai saat ini menganggap tidak ada masalah yang terjadi, jadi saya sangat sesalkan hal itu,”pungkasnya.

Terpisah, Mantan Sekdes Asril Awat menyatakan, terkait dengan pemecatan perangkat desa paska Pileg itu dilakukan tiba-tiba.

“Pak kades undang kami rapat di kantor desa ada juga beberapa anggota BPD menyampaikan bahwa dia akan rolling atau dilakukan pergantian posisi perangkat desa tetapi yang terjadi diberhentikan secara keseluruhan perangkat desa termasuk Sekdes, kaur, kepala seksi dan yang lain secara serentak di gantikan,”katanya.

“Kalau merujuk ke peraturan daerah tidak seharusnya seperti itu ada tahapan-tahapan yang harus di lalui dan setelah itu kami juga merekomendasikan kepada pihak kecamatan untuk segera melakukan peninjauan kembali ke desa untuk menyelesaikan persoalan masalah di desa ini dan pernah kami dipanggil oleh pihak kecamatan yaitu pak camat itu sendiri untuk hadir membahas terkait masalah pemecatan, tetapi kaur dan perangkat desa saja yang hadir dan salah satu anggota BPD namun kepala desa tidak hadir terus perangkat desa yang baru di angkat juga tidak hadir jadi harapan kami harus ditinjau kembali proses itu,”tambahnya. (Jojo)

Komentar