oleh

Konoras: Kadis PUPR Harus Klarifikasi Bukan Pengacara

-HUKRIM-126 views

TERNATE, – Tanggapan Junaidi Umar yang mengaku selaku pengacara Dinas PUPR Maluku Utara dan memberikan klarifikasi terkait proyek pembangunan jembatan yang diduga fiktif menuai sorotan.

Advokad senior Maluku Utara, Muhammad Konoras mengatakan, setiap kasus baik itu pidana umum maupun pidana khusus yang diduga melibatkan pejabat tertentu bisa saja pejabat tertentu memberikan kuasa kepada pengacaranya untuk menyampaikan suatu informasi yang berkaitan dengan dirinya, dalam perpektif ini. Menurutnya, bisa saja disampaikan pengacara, tapi masalah berkaitan dengan adanya fiktif atau tidak jembatan itu paling bagus di klarifikasi oleh Kadis PUPR.

“Apa yang disampaikan pengacara itu harus resmi, kadang di lapangan itu selalu dikurangi dan ditambahkan. Dalam perpektif ini saya tidak tahu apakah ditambahkan atau dikurangi, tapi baik ada atau tidak ada itukan bukan pengacara yang mengetahui langsung, yang mengetahui langsung adalah yang punya proyek itu. Oleh karena itu, sebaikanya yang memberikan klarifikasi bersama data-datanya oleh Kadis PUPR jangan pengacara,” katanya, Senin (5/4/2021).

Ia menyebut, meskipun pengacara punya hak untuk menyampaikan tapi kalau lebih elegan lagi harusnya Kadis PUPR.

“Jadi kalau jentel, ya harus klarifikasi sendiri. Pejabat publik itu tidak bisa menghindari kejaran wartawan karena wartawan itu juga bagian dari pilar demokrasi.” jelasnya.

Pengacara kondang Malut itu menjelaskan, berdasarkan UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, harus memperoleh hak informasi dari pejabat publik, ketika pejabat publik itu sudah menerima jabatan dari atasannya maka dia punya kewajiban harus memberikan informasi secara langsung tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.

“Apalagi ini terkait dengan penggunaan anggaran, penggunaan anggaran berdasarkan tata kelola keuangan negara ini harus transparan dan terbuka. Pengacara bisa saja punya hak untuk menyampaikan atas nama Kadis PUPR tapi ini masalah yang paling teknis,” ungkapnya.

“Apa salahnya kalau itu disampaikan oleh Kadis langsung supaya tidak ada kecurigaan publik, meskipun disampaikan Kadis sendiri karena ini sudah menjadi konsumsi publik maka tidak bisa diwakilkan,” sambungnya.

Menurutnya, pemberian kuasa kepada pengacara itu boleh saja, tapi surat kuasa itupun diperiksa kuasanya sampai dimana kerana ada batasan untuk menyampaikan, dia tidak bisa menyampaikan lebih.

“Fungsi pengacara itu bukan kuasa kalau kasus perdata, tapi ini korupsi jadi pengacara itu mendampingi karena bukan soal perdata jadi dia tidak bisa ngomong,” ujarnya.

“Karena ini pidana arahnya ke korupsi dan dalam pidana tidak bisa dikuasakan, jadi dalam pidana itu tidak ada kuasa-kuasa. Fungsi pengacara dalam tindak pidana hanya mendampingi bukan kuasa, kerana terkait dengan hukum pidana maka menurut saya tidak sepantasnya,” katanya.

Ia berharap agar Kadis PUPR harus tampil di publik jangan menggunakan jasa pengacara untuk menyampaikan, agar masyarakat tidak bertanya-tanya soal proyek ini.

“Ini bukan kasus yang disampaikan ke pengadilan sehingga pengacara punya tugas menyampaikan, tapi ini kan proyek-proyek berkaitan dengan soal teknis dan menggunakan APBD maupun APBN maka yang pantas dan layak patut menyampaikan itu adalah Kadis sendiri karena dia tahu semua rincian-rinciannya, itu dibuat atau tidak dan berapa anggarannya,” harapnya. (Alan)

Komentar