oleh

Koperasi TKBM Bakal Terima Bantuan, Aliong Mus Diminta Evaluasi Kinerja Kadis Nakertrans Pultab

BOBONG  – Penyaluran bantuan peralatan  pertukangan dan perbengkelan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pulau Taliabu  setiap tahun anggaran terkesan berat sebelah. Pasalnya,  sejak Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah otonomi baru (DOB) sampai sekarang ini tidak satupun bantuan dari Dinas tersebut menyentuh masyarakat pada wilayah Pesisir Taliabu Selatan (Kawalo-Waikoka), bahkan ditengarai bantuan tersebut dijadikan sebagai modal politik oleh sejumlah oknum calon anggota DPRD  yang punya hubungan kearaban, serta penyaluran bantuan dinilai salah sasaran.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Nakertrans Pultab, Syahjuan Fatgehipon angkat bicara. Menurutnya,  penyaluran bantuan tersebut kepada masyarakat sudah melalui prosedur yang berlaku.

“ Penyalurannya sesuai prosedur “ tuturnya.

Sahjuan mengakui, bahwa dalam rencana penyaluran bantuan kepada sejumlah kelompok di Kecamatan Lede. Pihaknya, pernah didatangi oleh salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu yang juga saat ini menjabat sebagai wakil Pimpinan DPRD guna mempertanyakan titik lokasi penyaluran bantuan tersebut.

“Memang pernah Bapak Enong (Ridwan Soamole) datang ketemu saya untuk menanyakan lokasi penyaluran bantuan perbengkelan,” akuinya.

Selain itu , Kadis menjelaskan ,  perseteruan antara tiga  koperasi  tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan pertambangan Port Tolong, Desa Tolong, Kecamatan Lede juga menjadi alasan untuk menyalurkan bantuan dari Dinas Nakertrans Pultab.  Dengan cara ,kelompok TKBM yang belum diberikan ijin untuk melakukan aktivitas akan diberikan bantuan berupa peralatan perbengkelan sambil menunggu ijin dari PT. Adidaya Tangguh untuk melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan.

“Itu solusi yang kami ambil, untuk meredam perseteruan antara tiga kelompok  TKBM di Lede,” jelasnya.

Mantan Kakesbang Kepulauan Sula ini menambahkan, sesuai prosedur penyaluran bantuan khususnya peralatan perbengkelan maka kelompok yang dibentuk diketahui oleh Kepala Desa setempat serta sejumlah persyaratan seperti : memiliki montir atau mekanik dan bangunan bengkel.

“ Kami akan melakukan verifikasi ke lapangan jika proposal yang diajukan ada sedikit keraguan terkait persayaratan untuk menerima bantuan tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, salah mantan staf Dinas Nakertrans Pultab yang dikonfirmasi, menepis pernyataan Kadis. Dia menuturkan,  proses penyaluran bantuan peralatan pertukangan dan perbengkelan tidak pernah dilakukan verifikasi faktual di lapangan khususnya pada kelompok-kelompok yang mengajukan proposal.

“ Tidak pernah kami turun ke lokasi penerima bantuan untuk melakukan pengecekan ,” tuturnya.

Sumber ini menerangkan, setiap proposal yang masuk ke Dinas Nakertrans Pultab tidak akan dilayani jika kelompok tersebut tidak memiliki kolega maupun kenalan ,bahkan bantuan yang akan disalurkan juga harus mendapat arahan dari Bupati Pulau Taliabu maupun sejumlah oknum anggota DPRD Pultab.

“ Intinya , mau dapat bantuan harus dekat dengan Kadis atau mendapat arahan dari Bupati maupun oknum anggota DPRD,” terangnya.

Bupati Pulau Taliabu, H. Aliong Mus diharapkan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Nakertrans Pultab , Syahjuan Fatgehipon karena diduga telah menyalurakan bantuan peralatan pertukangan dan perbengkelan tidak sesuai prosedur yaitu bantuan tersebut disalurkan kepada koperasi  TKBM  yang bukan merupakan keahlian pada bidang usaha perbengkelan maupun pertukangan sesuai persyaratan penerima bantuan.  Bahkan, terkesan jauh dari visi –misi  Aliong Mus – Ramli  ( AMR) yaitu asas pemerataan perlakuan terhadap masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu khusunya antara wilayah I dan II.

“ Saya berharap Pak Bupati dapat mengevaluasi kinerja Kadis Nakertrans  karena dinilai proses penyaluran bantuan tidak sesuai prosedur dan tidak adil dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat,”  harap sumber ini.  (AS)

Komentar