oleh

KPK dan Bareskrim Didesak Periksa Gubernur AGK Soal Gratifikasi Proyek

-HUKRIM-1.703 views

JAKARTA, – Mahasiswa dan pemuda Maluku Utara yang mengatasnama Sentral Pergerakan Anti Korupsi (Serpak) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri, Kamis (27/5/2021).

Dalam aksi tersebut, masa mendesak KPK dan Bareskrim Mabes Polri segera mengusut tuntas dugaan gratifikasi Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dan Ibu Gubernur terkait dugaan tukar guling lahan dengan proyek pembangunan penahan tebing di Sofifi.

Selain itu, mereka juga desak segera selidiki Karo Unit Layananan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) II ULP Maluku Utara yang di duga menetapkan anak Gubernur yakni Muhammad Tariq Kasuba sebagai pemenang tender paket jalan dan jembatan Wayaua, dan KPK segera mengambil alih dugaan kasus gratifikasi yang melibatkan keluarga Gubernur Maluku Utara serta 27 Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Ilegal.

Koordinator aksi, Sudiono menyampaikan, dugaan penyalagunaan wewenang dan konspirasi dalam paket pekerjaan pembangunan ruas jalan jembatan Wayatim – Wayaua di Kabupaten Halmahera Selatan yang diduga melibatkan Gubernur, Kepala Biro ULP, Pokja II ULP Malut, dan Muhammad Toriq Kasuba adalah momok buruk kolusi dan nepostime yang di pertontonkan dengan menggunakan otoritas oleh Gubernur AGK.

“Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, harusnya menjadi indikator didalam sistem pemerintahan provinsi maluku utara guna membangun kualitas kesejateraan masyarakat,” teriaknya saat orasi.

Sudiono menyebut, pada bulan Februari 2021 di umumkan proses tender pembangunan jalan dan jembatan ruas Wayatim – Wayaua lokasi di Kabupaten Halmahera Selatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.495.000.000,00 bersumber dari dana pinjaman daerah Malut melalui PT Sarana Multi Insfrastuktur tahun 2020 -2021.

“Tentunya memberi tanda tanya besar tentang sumber anggaran yang jumlahnya fantasitis. Sehingga wajib diselidiki KPK, sesuai UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, menjadi hipotesa bahwa ada kejahatan yang tersistematis yang meyalahi aturan,” katanya.

Ia mengungkapkan, pada saat tender pekrjaan tersebut di ikuti enam perusahaan yaitu, PT Apu Stiants, PT. Nur Haitamir Jaya, PT Lasisco Haltim Raya, PT Kalapa Stangkal Makmur Sejahtera, PT Pancona Katara Bumi dan PT Merati Jaya Permai, kemudian dilanjutkan pada evaluasi administrasi dan kualifikasi keenam perusahaan tersebut yang dinyatakan lolos dan pada evaluasi teknis hanya satu peserta lelang lulus yakni PT Pancona Katara Bumi (PKB) dengan nilai penawaran Rp. 31.578.236.000 oleh pihak Pojka pemilihan II BPBJ Malut.

“Pada tanggal 6 april 2021 kepala kejaksaan tinggi maluku utara menyampaikan surat nomor : B566/Q.2/G.1.3/04/2021 beserta lampiran serta verifikasi melalui portal LPSE terhadap proses pelelangan kegiatan proyek tersebut kepada kepala dinas PUPR maluku utara dengan fakta- fakta hukum dimana PT Guna Karya Nusantara sebagai perusahaan pemberi subkontrak pada PT PKB tersebut mempunyai riwayat daftar hitam (black list) dengan tengang waktu 30 November 2018 sampai 30 November 2019,” ungkapnya.

“Dimana perjanjian subkontak antara PT Guna Karya Nusantara dengan PT PKB dilaksanakan berdasarkan perjanjian subkontrak nomor : 03/subkon/GKN-PKB/1/2019 tanggal 10 januari 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 36.598.000.000,00.,” sambungnya.

Ia menegaskan, peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam pada pengadaan barang dan jasa pasal 6 ayat 2 berbunyi, penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan yang lain, jika kontrak pekerjaan tersebut di tanda tangani sebelum pengenaan sanksi, sehingga pada saat pemenuhan klarifikasi calon penyedia PT PKB tidak dapat memenuhi dengan menyampaikan keabsahan atau validasi dokumen sampai dengan waktu yang telah di sepakati.

“Berdasarkan klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen III bina marga PUPR menyatakan penunjukan penyedia atas nama PT PKB di batalkan dan tahapan penandatangangan kontrak paket pekerjaan pembanguna jalan dan jembatan ruas wayatim-wayaua tahun jamak 2021-2022 tidak dapat dilanjutkan,” tandasnya.

Sementara soal 27 IUP Ilegal, kata Sudiono, yang sudah di laporkan dua anggota DPRD Malut pada tahun 2018 itu diduga dalangnyanya adalah Gubernur Malut.

“Melalui kajian secara spesifik sebagai mahasiswa dan pemuda maluku utara di Jakarta, kami berharap KPK dan Bareskrim Mabes Polri segera selidik motif dan dugaan suatu kejahatan yang bisa dikatakan mafia proyek yang merugikan keuangan negara wajib di usut secara tuntas,” pungkasnya. (Alan)

Komentar