oleh

KPK Didesak Periksa Kepala BWS Malut Soal Embung Makian

-NASIONAL-261 views

TERNATE – Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia (APPI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan proyek Embung di Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Kordinator APPI, M Reza mengatakan, kasus tersebut sempat ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, namun berjalannya waktu kasus itu di SP3 tanpa ada alasan yang jelas. Menurutnya, melihat fenomena negara dari aspek penegakan hukum saat ini masih bersifat tidak serius sehingga penyelesaian hukum di Indonesia dinilai belum merata dengan baik.

“Proses penegakan hukum menjadi amanat konstitusi yang wajib hukumnya dijalankan oleh abdi negara,” kata Reza dilansir SKR, Jumat (14/2/2020).

Reza juga menyentil beberapa hari lalu Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut Harya Muldianto mengeluarkan statemen yang dianggap sangatlah kontroversial karena Harya Muldianto mengaku proyek Embung Pulau Makian tidak bermasalah dan dianggap kasus tersebut sudah di SP3 oleh Kejati Malut.

Atas dasar itu, pihaknya yang tergabung dalam APPI bakal memberikan ultimatum tegas kapada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk segera mengevaluasi Kejati Malut dan segera membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kembali terkait proyek pembangunan Embung Pulau Makian.

Embung Pulau Makian

Selain itu, mereka juga akan melakukan aksi demonstrasi di KPK dan Kejagung RI pada hari Senin (17/2/2020) pekan depan.

Reza menyebut, ini merupakan tanggungjawab KPK sebagai lembaga super body agar kiranya membuka mata untuk menerawang tingkat kejahatan daerah yang diduga sering terjadi dilingkup BWS Malut.

“Kami juga tantang KPK agar segera membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan segera panggil dan periksa kepala BWS dan Satker PPK,” tandasnya.

Proyek Embung. Lanjut Reza, menelan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) senilai 10,7 miliar itu diduga adanya praktek penggelapan, karena fakta membuktikan lokasi proyek Embung ambruk dan tidak bisa dinikmati masyarakat dan pihaknya menduga ucapan Kabalai Malut sangatlah keliru dan tidak sesuai fakta.

Reza berharap, Kementrian PUPR, Direktorat Sumber Daya Air secepatnya mengevaluasi kinerja Kabalai BWS dan Satkernya atas dugaan adanya tindak pidana korupsi pada pembangunan proyek Embung Pulau Makian karena indikator sebuah pembangunan harus ada manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.

“Perlu diketahui, setelah dibangun Embung Pulau Makian yang belum sempat dinikmati masyarakat karena ambruk, proyek ini pun kemudian dianggarkan kembali di tahun 2018 dan sampai saat ini pun tidak ada manfaatnya,” pungkasnya. (Alan)

Komentar