oleh

KPU Halbar Gelar Sosialisasi PKPU Nomor 16 Tahun 2019

JAILOLO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) kembali mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 16 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020.

Sosialisasi yang dilangsungkan di Rumah Pintar KPU Halbar, Selasa (10/12) itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU Halbar, Miftahudin Yusuf dan didampingi komsioner dari devisi data Abdul Rahman Solaiman, devisi tekhnis Yanto Hasan, devisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat Ramla Hasim dan Kordiv PHL Bawaslu Halbar Muhamadun Hi Adam.

Dikesempatan itu, Miftahudin Yusup mengatakan, pihaknya mempunyai kewajiban untuk menyampaiakn regulasi atau PKPU nomor 16 tahun 2019 yang mana KPU RI menjadi regulator, KPU provinsi merupakan jalur koordinasi, KPU Kabupaten/Kota mempedomani dan melaksanakannya.

“Dalam perubahan (PKPU nomor 16 tahun 2019/red) ini ada 9 pasal, 2 pasal yang di rubah atau di ganti dan ada 1 pasal disisipakan pada pasal 8A. Selain itu, PKPU nomor 16 tahun 2019 ini menjadi dasar kita untuk melaksanakan tahapan pemilihan Bupati Kababupaten Halbar tahun 2020,” katanya.

Yanto Hasan menambahkan, dengan adanya perubahan PKPU, KPH Halbar perlu melakukan sosialisasi kepada partai politik maupun stekholder agar mengetaui perubahan PKPU nomor 15 2019 menjadi PKPU nomor 16 terkait tahapan pemilu 2020.

“Untuk tahapan pemilu serta prosedur penyerahan, penilitian dan rekapitulasi dukungan yang alurnya penetapan syarat minimal dukungan dan sebaran yang bersumber pada SK penetapan DPT atau DPTHP seperti penyerahan dokumen dukungan, pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran verifikasi Administrasi, verifikasi aktual, rekapitulasi dukungan, penyerahan dokumen dukungan perbaikan, pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran perbaikan, verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual perbaikan serta rekapitulasi dukungan perbaikan,” ujarnya.

“KPU RI telah memutuskan dan menetapkan PKPU nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020,” sambungnya.

Dikesempatan yang sama, Kordiv PHL Bawaslu Halbar Muhammadun Hi Adam menuturkan, pada tahun 2015 sampai tahun 2018 sebutannya pengawas pemilu atau Panwas di Kabupaten masih bersifat athoek, kemudian pada tahun 2019 pada UU nomor 7 digantikan nama dengan sebutan Bawaslu di seluruh Kabupaten/Kota yang di perpanjang masa jabatannya selama 5 tahun.

“Kami dari bawaslu sudah diberikan kewenangan untunk bertanggungjawab melakukan pengawasan dalam pemilu. Perubahan PKPU nomor 16 tahun 2019 pada pasal 8A yang berbunyi panitia pengawas pemilihan umum kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum,” jelasnya.

Menurutnya, hal itu menjadi prioritas dari Bawaslu yang sudah dikeluarkan oleh undang-undang yang memberikan kewenangan sehingga pihaknya bekerja mengacu pada UU nomor 7 tahun 2019 tersebut.

“Apabila sudah ditetapkan pasangan calon kemudian ada keterlibatan ASN dan setelah di kaji ternyata terbukti membuat pelanggaran maka sanksinya adalah pidana,” tandasnya. (BAF)

Komentar