oleh

Kuasa Hukum Gereja Katolik HKY Daruba Tinjau Sengketa Lahan SD Naskat

MOROTAI – Kuasa Hukum Gereja Katolik Hati Kudus Yesus (HKY) Ignatius Pangulimang lakukan peninjauan lokasi tanah SD Naskat di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan (Morsel), Kamis (3/10).

Kuasa hukum didampingi beberapa Intel serta saksi atas nama Lambatir yang juga mantan Kepsek SD Naska itu, untuk memastikan batas-batas bidang tanah SD Naskat demi kepentingan pengajuan gugatan peradilan.

Ignatius menyebut, pihaknya di berikan kuasa hukum untuk menyelesaikan perkara peradilan terkait sengketa (sebidang tanah SD Naskat/red) .

“Perkara ini sudah cukup lama, namun pihak gereja masih mengumpulkan data-data terkait status kepemilikan tanah tersebut, ternyata semua data-data itu ada dan itu akan kami buktikan lewat proses peradilan nantinya, tadi kita telah melakukan peninjauan lokasi dan semuanya berjalan dengan baik, tidak ada hambatan,” ungkapnya.

Sebelumnya. Kata Ignatius, melalui kuasa hukum pihak gereja telah melayangkan somasi kepada pihak-pihak yang telah mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, serta meminta untuk datang dan bermusyawarah menyelesaikan sengketa namun tidak di tanggapi dengan baik.

“Kami telah melayangkan somasi dan meminta agar masalah ini diselesaikan melalui musyawarah, ternyata undangan kami tidak direspon dengan baik malah para pihak mengutus kuasa hukum mereka untuk datang menemui kami,” katanya.

Menurut kuasa hukum pihak gereja. Sambung Ignatius, berdasarkan pentunjuk agraria tanah berukuran 150 x 80, panjang 160 dan Lebar 80. Sementara dalam Surat Jual Beli (SJB) 90 x 75.

“Pihaknya hanya mempersoalkan sebidang tanah yang berukuran 90 x 75 yang rencananya surat gugatan akan di layangkan pada akhir oktober,” ungkapnya.

Pimpinan Gereja Katolik Morotai Pastor Paroki HKY Vincent Fernatiyanan membenarkan, pihak Gereja melalui kuasa hukum telah melayangkan somasi dan telah melakukan musyawara pada (24/8) lalu, namun pihak mereka hanya mengutus kuasa hukum.

“Musyawara itu, kami telah menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah milik gereja katolik dengan latar belakang pembeliannya pada tahun 1968. Untuk itu, kami menyampaikan beberapa tuntutan kami kepada kuasa hukum mereka, kami meminta tukar guling tanah yang telah mereka tempati dengan ukuran dua kali lipat serta membayar ganti rugi Rp 75 juta, dengan catatan posisi tanah yang digantikan tidak jauh dari lokasi kota,” beber Pastor.

“Pada saat itu pihak kuasa hukum mereka menanggapi dengan baik dan katanya bakal menyampaikan kepada para klien mereka dan memberikan jawaban, namun sampai saat ini tidak ada jawaban dari kuasa hukum mereka,” sambungnya.

Pastor menegaskan, niat baik mereka tidak direspon dan hingga saat ini tidak ada jawaban maka pihaknya menyelesaikan melalui jalur hukum.

“Karena niat baik kami tidak di respon maka kami akan melakukan penyelesaian ini melalui jalur hukum karena sampai saat ini tidak ada jawaban,” tegasnya. (Fik)

Komentar