oleh

Kuasa Hukum Karyawan Bakal Gugat Hotel Sahid Bela ke PN Ternate

TERNATE – Dinamika penegakan hukum perburuhan di Maluku Utara terbilang lemah, buruh tak henti-hentinya di PHK. Hak Buruh dikikis dengan adanya kebijakan perusahaan yang dianggap absurd dan menyimpang.

Perusahaan Hotel Sahid Bela Ternate yang beroperasi di Ternate belum terlalu lama, dan telah menunjukkan sikap tak etis, dengan mengeluarkan dan menerapkan kebijakan sepihak tanpa mempertimbangkan usul, saran, dan persetujuan buruh.

“Kami selaku Pengacara / Tim Advocates & Legal Consultant of Labour dari para Karyawan Sahid Bela Ternate akan melayangkan 100 Gugatan Buruh ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate kepada perusahaan Hotel Sahid Bela Ternate,” kata Suarez Anto Yunus Faroek, Ketua Tim Kuasa Hukum Buruh kepada lintasmalut.co.id, Kamis (2/7/2020).

Menurutnya, jika melakukan idenatification and research for the true about case law dengan pendekatan kebenaran korespondensi yang dicocokkan antara keterangan klien mereka yang dihimpun dan fakta hukum yang telah di temukan jelas terdapat masalah besar/ big problem antara klien mereka dengan perusahaan Hotel Sahid Ternate yang berkaitan dengan persoalan hak klien.

“Baik ketidak-pastian pembayaran upah rapel, praktik pembayaran Upah dibawah standarisasi Upah Minimum Kota Ternate (UMK), merumahkan buruh tanpa upah, penerapan kebijakan Unpaid leave secara sepihak dan tidak mempertimbangkan usul, saran dan persetujuan buruh, pemberlakuan kontrak kerja yang dianggap menyimpang, terlebih klien kami tidak diberikan salinan kontrak kerja, sehingga tak heran jika klien kami yang bekerja lebih dari tiga tahun bahkan sembilan tahun, tetapi masih berstatus sebagai Karyawan Tidak Tetap (PKWT),” ungkapnya.

Dia juga menilai hal tersebut merupakan praktik hubungan kerja yang sesat dan menyesatkan yang secara nyata telah merugikan kepentingan hukum klien mereka.

“Perbuatan tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,” tukasnya.

Padahal, salah satu ciri Good Corporate governance adalah mendengar, masukan dan saran dari Buruh sebagai bentuk peningkatan harmonisasi hubungan industrial ketenagakerjaan demi meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan. Sebab, buruh dan Perusahaan diposisikan seimbang.

“Hak buruh adalah kewajiban perusahaan, dan hak perusahaan adalah kewajiban buruh atau bersifat simbiosis mutualisme, jangan kalian memperlakukan buruh selayaknya budak, diskriminasi dan mendiskreditkan hak buruh dengan segala bentuk kebijakan yang menyimpang adalah suatu perbuatan durzana yang tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.

Maka dari itu, dalam waktu dekat, selaku Kuasa Hukum para Karyawan Sahid Bela Ternate akan mengajukan laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Ternate untuk selanjutnya akan menggugat Sahid Bela Ternate di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate jika perundingan Tripartit bersama mediator gagal dan tidak mendapatkan titik temu.

“Kami telah berupaya untuk mengajukan permohonan perundingan Bipartit dengan perusahaan Hotel Sahid Bela Ternate, tetapi dengan berbagai alasan yang tidak jelas demi menghindar dari proses perundingan Bipartit bersama para karyawan atau Klien kami, maka kami menilai tindakan Sahid merupakan bukti iktikad buruk untuk tidak mau menyelesaikan sengketa perburuhan. Maka dari itu, dengan terpaksa, jalan terakhir yang kami ambil adalah melakukan upaya hukum untuk menyelamatkan hak buruh yang dizolimi oleh perusahaan Hotel Sahid Bela Ternate,” tegasnya. (Tim/red)

Komentar