oleh

Lapor Cemarkan Nama Baik, Konoras: Kalau Tidak Mau Dikritik Jangan Jadi Pejabat

-HUKRIM-122 views

TERNATE,- Polemik terkait laporan Plt sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Malut inisial RA terhadap Front Gerakan Anti Korupsi (FGAK) menjadi wacana hangat di kalangan pemuda dan para aktivis se-Maluku Utara.

Tak hanya pemuda dan para aktivis, salah satu praktisi hukum di Malut, Muhammad Konoras pun angkat bicara soal laporan RA ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut pada pekan kemarin.

Laporan tersebut atas dugaan pencemaran nama baik dalam unjuk rasa yang digelar oleh FGAK di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, Kamis (10/3) pekan kemarin, dalam aksi itu (FGAK/red) meminta penyidik Kejati Malut melakukan pemeriksaan terhadap RA, atas dugaan mafia proyek dan SPPD fiktif.

Konoras mengatakan, laporan RA juga masuk delik memfitnah, tetapi didalam pasal 310 ayat 1, 2 dan 3 jika FGAK bisa membuktikannya maka tidak bisa dipidana pada ayat 3.

“Jika itu untuk kepentingan umum maka juga tidak bisa dipidana, namun demikian semuanya diserahkan pada penilaian penyidik karena hal ini sudah di laporkan ke polisi,” katanya, Rabu (23/3/2022).

Ia menjelaskan, didalam negara demokrasi hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dimuka umum dan dijamin Undang-undang versi Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, namun ada batas-batas yang harus diperhatikan oleh pengunjuk rasa, diantaranya adalah tidak merugikan kepentingan pihak lain.

“Namun demikian, sebagai pejabat publik ketika didemo dan kemudian oleh masyarakat maka tidak perlu tanggapi secara berlebihan karena yang disampaikan itu terkait dengan jabatan yang diembannya,” jelasnya.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh teman-teman aktivis yang melakukan aksi unjuk rasa dan menyampaikan orasinya merupakan kritik kepada kebijakannya publik yang kebetulan dipimpin oleh pribadi.

“Kalau tidak mau dikritik maka jangan jadi pejabat publik,” tandasnya.

Ia menyebut, jika pejabat memliki kualitas menager dan lidership yang baik maka tidak perlu terlalu gampang merespon itu, karena setiap pejabat publik sudah harus menerima segala resiko.

“Tidak hanya menerima yang enak-enak atau nikmat saja, tetapi juga harus menerima yang tidak menyenangkan juga,” ujarnya.

Konoras juga harapkan kepada yang merasa dirinya dicemar, agar menyelesaikan dengan kepala dingin.

“Cobalah dengan kepala dingin untuk menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan, toh polisi juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus pidana dengan cara restorative justice,” harapnya. (Red) 

Komentar