oleh

LPP Halbar Desak Penegak Hukum Telusuri Didugaan Fiktif Bantuan Perahu Fiber

Ketua LPP Halbar Yudianto Samiun (Foto:Bur/Lintasmalut.net)

JAILOLO – Lembaga Pemerhati Pembangunan Halmahera Barat (LPP- Halbar) mendesak pihak penegak hukum agar segera menelusuri bantuan perahu Fiber untuk nelayan dari sumber dana aspirasi DPRD Halbar yang diduga fiktif.

Ketua LPP Halbar Yudianto Samiun menjelaskan, sesuai pengakuan dari kelompok nelayan, bantuan perahu fiber dan mesin 15 PK melalui dana aspirasi milik Wakil Ketua I DPRD Halbar Ibnu Saud Kadim telah dicairkan 100 persen dengan nilai kurang lebih Rp. 200.000.000.00.- (Dua ratus juta rupiah) namun hingga saat ini bantuan tersebut belum juga dicairkan.

“Kalau Anggaranya sudah cair, namun tidak disalurkan maka timbul pertanyaan anggaran tersebut dikemanakan,”Ujarnya Senin (8/4/2019) kemarin.

Ia juga menuturkan, dana aspirasi dari DPRD yang kemudian dititipkan ke Dinas memang sangat bermanfaat, namun terkadang disalahgunakan untuk kepentingan politik.

“Ini harus ditelusuri, dan bila perlu penegak hukum melakukan penyelidikan soal bantuan tersebut,” Tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Halbar Agustinus Mahole mengatakan, anggaran Aspirasi dari DPRD semuanya sudah dicairkan, namun pembagian bantuan kepada kelompok sudah menjadi tanggujawab anggota DPRD yang punya anggaran Aspirasi.

“Anggaran aspirasi milik Pak Ibnu sudah cair, tapi saya tidak tau diserahkan di kelompok yang mana,”Katanya lewat via telepon Senin (8/4/2019) Kemarin.

Agustinus menambahkan, lebih jelas bantuan dana aspirasi disalurkan ke kelompok mana saja langsung di konfirmasi kepada Wakil Ketua I DPRD.

“Pastinya anggaran 2018 sudah cair, tapi disalurkan atau belum dikonfirmasi langsung ke Pak Ibnu,”Pintanya. (Bur)

Komentar