oleh

LPP-TIPIKOR Desak Kejati Telusuri Dugaan Pengadaan Katinting Fiktif

TERNATE, – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LPP-TIPIKOR) Kota Ternate mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut agar segera menelusuri pengadaan puluhan unit katinting yang diduga fiktif di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Ternate.

“Pihak penegak hukum dalam hal ini Kejati Malut segera menelusuri dugaan fiktif pengadaan puluhan unit katinting di DKP Ternate yang dianggarkan melalui APBD tahun 2016-2017,” kata Ketua DPD LPP-TIPIKOR Ternate, M. Yamin Daud kepada lintasmalut.co.id, Kamis (18/21).

Yamin menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya bakal melaporkan secara resmi di Kejati Malut terkait dengan pengadaan puluhan unit katinging yang diduga fiktif tersebut.

“Dalam waktu dekat kami akan melaporkan secara resmi, untuk sementara kita masih rampungkan datanya, setelah sudah valid baru kita serahkan,” tegasnya.

Ia menambahkan, selain pengadaan katinting diduga fiktif juga pengadaan katinting dari 2016 hingga 2019 itupun diduga tidak tepat sasaran. Menurutnya, yang dimaksud dengan tidak tepat sasaran itu ada dua hal, pertama adalah tidak memberikan kepada yang berhak dalam hal ini adalah para nelayan yang betul-betul nelayan, dan yang kedua adalah memberikan orang yang di luar Kota Ternate.

“Setelah kami melakukan penelusuran, ternyata banyak bantuan dari Pemda Kota Ternate dalam hal ini adalah DKP Ternate ternyata tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

“Sehingga itu kami menyarankan kepada Pemkot Ternate dalam hal ini adalah DKP agar setiap menyalurkan bantuan itu harus di verifikasi secara baik dan benar, sehingga bantuannya tepat sasaran kepada nelayan, memang ada beberapa kebijakan yang patut di apresiasi di DKP, tetapi ada pula kebijakan yang harus dievalusi oleh DKP Ternate kedapan,” pungkasnya. (Alan)

Komentar