oleh

Mahasiswa Unipas Morotai Bakal Nikmati Pendidikan Gratis

DARUBA – Mahasiswa di Universitas Pasifik (Unipas) Kabupaten Pulau Morotai bakal menikmati pendidikan gratis. Pasalnya, Pemda Pulau Morotai akan membiayai mulai dari biaya SPP, ujian Skripsi, ujian proposal serta wisuda.

Wakil Rektor (Warek) II Unipas Morotai, Irfan H. Abd Rahman mengatakan, terkait dengan hal tersebut pihaknya akan mengadakan rapat senat dengan sejumlah pimpinan Unipas yang direncanakan pada tanggal (28/8) mendatang.

“Semua biaya akan di tanggung oleh pemerintah daerah. Namun, sejauh ini tawaran tersebut belum diputuskan oleh pimpinan, karena masi dibahas dalam rapat senat,”katanya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (26/8).

Irfan juga menyebut, tawaran Pemda Morotai terkait pendidikan gratis pihak kampus tidak langsung menerima. Sebab, hal tersebut harus ada kepastian hukum dan regulasi dalam bentuk Perda.

“Kami tidak langsung menerima tawaran tersebut. Sebab, Unipas berkeinginan adanya kepastian hukum dalam bentuk regulasi setingkat lebih tinggi dari peraturan bupati berupa peraturan daerah yang memayungi kebijakan atau program pendidikan gratis.”ujarnya.

Irfan menjelaskan, regulasi yang digunakan sebagai jaminan pelaksnaaan program SPP gratis hanya berupa MoU yang berlaku di tahun 2018-2022 dan peraturan Bupati Nomor 08 tahun 2018 tentang wajib belajar 16 tahun yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

“Sekali lagi hanya SPP kedua regulasi tersebut dinilai oleh kita tidak berkekuatan hukum dalam jangka waktu panjang atau pasca berakhirnya masa jabatan Bupati periode 2017-2022 boleh jadi, terjadi juga regulasi sehingga dapat memunculkan resistensi internal Unipas,”jelasnya.

Menurut Irfan, pihak Pemda juga harus berdiskusi dengan DPRD terkait kemungkinan-kemungkinan implikasi dari program tersebut dalam jangka panjang. Selain itu, alokasi anggaran yang di ambil untuk membiaya pendidikan gratis bagi mahasiswa bersumber dari APBD.

“Pemda bersama DPRD harus berkomitmen menyelenggarakan pendidikan gratis selamanya dengan segala konsukensi yang menyertainya. Misalnya, biaya pendidikan naik seiring bertambah jumlah kebutuhan dan mahasiswa maka otomatis biaya yang dikeluarkan pemerintahan daerah ikut bertambah,”pungkasnya. (Fik)

Komentar