oleh

Mahasiswa Unipas Morotai dan DPRD Tolak RKHUP – RUU Kontroversi

DARUBA – Ratusan Mahasiswa Universitas Pasifik (Unipas) yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Senin (30/9). Akhirnya memaksa keluar anggota DPRD Morotai untuk melakukan hearing terbuka bersama massa aksi.

Aksi unjukrasa yang dilakukan sekira pukul 09.00 WIT hingga 16.30 WIT, membuat para anggota DPRD memberikan dukungan perjuangan mahasiswa untuk menolak rancangan pengesahan RKUHP, UU KPK hasil revisi, serta menolak kenaikan iuran BPJS dan RUU Pertanahan.

Dihadapan massa aksi. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Rasmin Fabanyo merespon tuntutan mahasiswa.

“Secara lembaga DPRD Pulau Morotai juga memberikan dukungan terkait aksi yang di gelar teman-teman mahasiswa saat ini, kami juga mengajak mahasiswa untuk mengawal bersama kami soal tuntutan yang telah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa,” tuturnya.

“Kami dari DPRD Kabupaten Pulau morotai yang jelas akan menyampaikan tuntutan-tuntutan tersebut kepada DPR-RI maupun kepada pihak-pihak yang terkait agar tuntutan tersebut untuk dapat didukung sepenuhnya,” sambungnya.

Situasi dipusat saat ini. Kata Rasmin, ada 4 RUU Pemerintah telah menyepakati bersama bahwa RUU tersebut di tunda pengesahannya, untuk melakukan pengkajian kembali, pendalaman dan masukan dari berbagai pihak.

“Terkait dengan RUU yang telah di sahkan seperti UU KPK, kami secara lembaga DPRD juga tidak setujuh terkait UU KPK tersebut, karena di nilai pemberantasan korupsi itu di lemahkan. Sementara korupsi di negara kita ini sudah menjadi Korupsi yang kronis,” tandasnya.

Rasmin juga menjelaskan, lembaga DPRD mempunyai Hirarki, DPRD tidak boleh menyampaikan surat tertulis tetapi harus melalui Fraksi.

“Kami Fraksi PKS akan membahas hal ini dan akan menyurati melalui Fraksi kepada DPR-RI sesuai dengan tuntutan teman-teman mahasiswa,” ungkapnya.

Dia juga meminta agar mahasiswa memberi waktu selama tiga hari untuk membahas melalui Fraksi kemudian menyiapkan sikap tertulis dan di sampaikan ke DPR RI.

“Meminta waktu tiga hari untuk DPRD Morotai agar membahas melalui Fraksi untuk menyiapkan sikap tertulis yang akan di sampaikan ke DPR RI,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Richard Samatara manambahkan, secara lembaga DPRD merasa bangga terhadap mahasiswa yang hadir di tempat ini memperjuangan aspirasi rakyat.

“Kami Fraksi PDIP juga akan terus mengawal persoalan ini sebagai wakil rakyat, apa yang di rasakan kawan-kawan mahasiswa kami juga merasakan hal itu, maka kami mempunyai tujuan yang sama yakni menolak RUU dan aturan lainnya yang di anggap merasakan masyarakat,” tegasnya.

Terpisah, Ajudin Tanimbar yang merupakan anggota DPRD Pulau Morotai menghimbau agar sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban sehingga aksi unjuk rasa ini berjalan sesuai mekanismenya, “Kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban,” imbuhnya. (Fik)

Komentar