oleh

Masyarakat 3 Desa Demo PT. Bhakti Pertiwi Nusantara

WEDA – Masyarakat tiga Desa di wilayah lingkar tambang, yakni Desa Waleh, Desa Sorono dan Desa Fritu, Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah menggelar aksi unjuk rasa di PT. Bhakti Pertiwi Nusantara (BPN), Kamis (1/8/2019) siang tadi.

Aksi warga lingkar tambang ini berujung pada pemboikotan akses serta aktifitas yang berlangsung di Perusahan. Sebab, PT. BPN tidak perna memperjelas lahan milik warga. Padahal, lahan itu sudah dibebaskan.

“Kami berdiri disini bukan kepentingan pribadi melainkan kepentingan bersama, karena tanah ini adalah milik nenek moyang kami. Kami lahir dan besar di tanah ini, maka dari itu kami di sini untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kami,”ungkap Armanto dalam orasinya.

Kehadiran kami, Kata dia untuk mendengar apa yang menjadi keputusan dari pihak perusahan, dan minta penjelasan dari pimpinan perusahan.

“Sudah berulangkali kami turun seperti ini tetapi masih tidak ada kesepakatan yang dapat di terima oleh kami,”katanya menegaskan.

Jika betul pihak perusahan sudah membayar lahan tersebut, maka kami ingin melihat bukti pembayaran lahan secara langsung, dan bukti itu harus diperlihatkan oleh Pemda. “Kami minta bukti jika lahan inu sudah di bayar,”kata Najamuddin.

Senada, salah satu warga menyampaikan aktifitas perusahan sudah mengakibatkan air di daerah trans Waleh tercemar limba perusahan dan ini membahayakan. “Untuk segera hentikan, karena berefek pada anak cucu akan datang,”tandasnya.

Sementara Abdon menyampaikan, benar
pihak perusahan sudah membayar, tetapi yang di bauar adalah ganti rugi tanaman, bukan lahan.

“Perusahan hanya membayar ganti rugi tanaman dan bukan pembayaran lahan. Karena pada saat itu, surat pernyataan tersebut langsung disaksikan oleh pihak pemerintah juga karena pada saat itu saya juga ada untuk menandatangi surat perjanjian tersebut,”paparnya.

Menejer PT. BPN Iskandar menjelaskan,
sesuai tuntutan masyarakat terkait pembebasan kaplingan, pihak menajemen bahwa lahan yang menjadi lokasi kaplingan itu adalah lahan bebas pakai jadi kami bebas memakai lahan itu.

“PT. BPN siap menindak lanjuti tuntutan itu apabila ada legalitas dari masyarakat karena sesuai aturan kami sudah membayar itu semua ke Negara,”tukas Iskandar.

Menurutnya, lahan yang sudah di bayar dari kilometer 0 sampai dengan kilometer 10 dan itu bukti-buktinya juga ada dan sudah di bayarkan kepada 30 orang ke masyarakat Desa Fritu.

“Setiap pemberian uang sejumlah Rp10 juta sudah kami serahkan kepada kepala desa, dan untuk kejelasan uang tersebut langsung kepada kepala desa masing-masing agar lebih jelas,” pintahnya. (Nh)

Komentar