oleh

Mengungkap Mafia Dibalik DLH Halteng Soal Izin AMP PT BB, Siapakah Dia?

Asphalt Mixing Plant (AMP) PT Buli Bangun di Desa Palo, Kecamatan Patani Timur. (Foto: WAN)

WEDA, Lintasmalut.net – Disoal pendirian Asphalt Mixing Plant (AMP) PT Buli Bangun di Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara rupanya telah bermain petak umpet mengenai izin perusahaan milik Reni Laos tersebut.

Pasalnya, belum lama ini Kepala Dinas DLH Halteng, Samsul Bahri Ismail kepada sejumlah media mengakui bahwa, AMP milik PT Buli Bangun tidak memiliki izin yang lengkap. Sementara Kabid-nya berkata lain.

“AMP milik PT Buli Bangun belum memiliki AMDAL, UKL UPL, atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. AMP Wajib memiliki izin,” kata Samsul, Senin (11/2/2019) kemarin.

Senada dengan Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKLH) Halteng, Raoda Hi Bayan saat dikonfirmasi mengenai izin atau UKL-UPL milik PT BB, dirinya mengaku belum ada.

“Saya baru tau kalau ada perusahaan di situ (Patani). Yang jelas sebelum perusahaan itu beroperasi, mereka harus memberitahu kami untuk menganalisis dampak lingkungannya,” kata Raoda, (7/2/2019) kemarin.

Akan tetapi hal itu dibantah oleh Abubakar Yasin. Pria yang mengaku sebagai Kabid PPLH Halteng ini justru mengatakan, PT Buli Bangun sudah memiliki izin lingkungan. Tentu komentar Abubakar berbeda dengan Kadis dan Kabid PPKLH di atas.

“Izin tersebut diterbitkan DLH pada tahun 2017 lalu. Namun, kendalanya pada PT Buli Bangun hanya soal pelaporan,” gumam Abubakar tanpa memperlihatkan bukti kepengurusan izin lingkungan tersebut, Kamis (14/2/2019) kepada wartawan.

Untuk diketahui, PT Buli Bangun kepada Kepala Desa Palo, Suryadi Yamin mengaku telah membayar mahal ke Pemerintah Daerah Halteng.

Hal itu didengar Suryadi saat ia hendak meminta kontribusi ke pihak PT BB yang saat ini membangun di Desa Palo.

“Torang kesana minta kontribusi tapi dorang (PT BB) bilang sudah bayar mahal ke Pemerintah Daerah,” katanya.

Sementara pemilik PT Buli Bangun, Reni Laos saat didatangi sejumlah awak media, dirinya sedang berada diluar daerah.

“Ibu tidak ada, beliau sedang keluar daerah,” singkat orang kepercayaan Reni di Kota Ternate belum lama ini.

Diberitakan sebelumnya, AMP PT Buli Bangun milik Reni Laos di Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara diduga tidak memiliki AMDAL, UKL UPL dan IMB.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara (Permen) Lingkungan Hidup Republik Indonesia, nomor 05 tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan, atau kegiatan yang “wajib” memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. (WAN)

Komentar