oleh

Menteri LHK RI Didesak Cabut Izin PT IWIP di Halteng

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Strategi Mahasiswa Investigasi Pembangunan Maluku Utara (LSM – IPMU). (Foto:Ist)

WEDA – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Strategi Mahasiswa Investigasi Pembangunan Maluku Utara (LSM – IPMU) mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia mencabut izin PT. Indonesia Weda Bay Nickel Industri Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara.

“Lahan PT IWIP adalah lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi dasar untuk pengembangan perekonomian masyarakat Desa Lelilef Sawai, Lelilef Woyobulen dan Gemaf di Halmahera Tengah,” ungkap Dandi, selaku korlap LSM-IPMU di Jakarta, Rabu (6/3/2019)

LSM – IPMU juga meminta agar Menteri LHK untuk memberikan sanksi kepada PT IWIP, karena di duga telah merusak mangrove di Halmahera Tengah.

“PT IWIP segera menghentikan seluruh aktifitas pertambangan yang merusak hutan mangrove. Kami juga meminta kepada pihak IWIP untuk menaikkan harga lahan masyarakat dari Rp 9 ribu menjadi Rp 100 ribu per meter,” harapnya.

Sementara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI, No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.

“Ketentuan hukum yang dimiliki oleh masyarkat terkait dengan status lahan adat itulah maka keputusan harga lahan itu harus sesuai dengan keinginan masyarkat,” ungkapnya.

“Tuntutan kenaikkan harga lahan ini sudah berjalan begitu lama dan disampaikan diberbagai instansi terkait, terutama PT. Weda Bay Nickel mulai dari tahun 2011, hingga saat ini belum ada perubahan harga,” sambungnya.

Puluhan mahasiswa itu juga meminta agar PT IWIP segera mengembalikan Fadli Samir bersama dua sahabatnya yang belum lama ini dipecat oleh tenaga kerja asing (Cina).

“Hentikan penerimaan tenaga kerja asing dan kebalikan saudara kami Fadli Samir bersama dua orang temanya untuk bekerja seperti biasanya,” harapnya. (Wan).

Komentar