oleh

Miliyaran Rupiah di Dinas PUPR Taliabu Diduga Belum Dipertanggungjawabkan Kegunaannya

BOBONG, LM – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Kabupaten Pulau Taliabu  pada tahun 2019 menganggarkan belanja modal  yang bersumber dari  APBD Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp. 150.730.926.098,58.  Terdiri dari  belanja modal pembangunan gedung dan bangunan  Rp. 40. 469.384.863,79  serta  belanja modal  pembangunan jalan,irigasi dan jaringan  Rp. 110.261.541.234,79.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP)  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  RI Perwakilan  Maluku Utara pada tahun 2020 terhadap  Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas PUPR TA 2019 ditemukan sejumlah persoalan yang patut diduga merugikan keuangan daerah mencapai miliyaran rupiah. Dimana, Belanja Modal Gedung dan Bangunan  sebesar Rp. 40.469.384.863,79 realisasinya Rp. 32.019.797.506,63 dengan presentase mencapai 79,12 %. Sedangkan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 110.261.541.234,79  realisasinya Rp. 95.168.373.584,45 dengan presentase mencapai 86,31%. Sehingga pagu anggaran yang dianggarkan melalui APBD tahun 2019 sebesar Rp. 150.730.926.098,58. Dan realisasinya mencapai Rp. 127.188.171.091,08 dengan presentase mencapai 84,38 %.

Dalam hal pembayaran prestasi pekerjaan, diketahui penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) disertai laporan kemajuan/output pekerjaan dan dokumen lainnya yang tercantum dalam kontrak. Laporan kemajuan pekerjaan disampaikan dengan melampirkan dokumen backup data. Dokumen backup data merupakan dokumen yang berisi perhitungan volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh penyedia jasa. Selanjutnya, laporan kemajuan/output pekerjaan menjadi dokumen kelengkapan realisasi pembayaran perhitungan volume pekerjaan yang telah dikerjakan.

Dari hasil pemeriksaan atas dokumen pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR tersebut diketahui terdapat 35 kontrak pekerjaan sebesar Rp.91.254.192.781,25 yang realisasi pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2019 tidak didukung dengan dokumen backup data. Nilai tersebut terdiri dari 12 kontrak pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.20.990.992.988,56 dan 23 kontrak pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.70.263.199.792,69. BPK telah meminta secara tertulis dokumen backup data tersebut melalui surat nomor:

  1. 06/LKPD-Taliabu/04/2020 tanggal 21 April 2020;
  2. 09/LKPD-Taliabu/04/2020 tanggal 30 April 2020;
  3. 14/LKPD-Taliabu/05/2020 tanggal 11 Mei 2020; dan
  4. 47/LKPD-Taliabu/05/2020 tanggal 28 Mei 2020.

Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal  2 Juni 2020, PPK dan Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut. Ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pembayaran tersebut, diketahui bahwa dari 35 pembayaran kontrak yang tidak didukung dengan backup data  itu.  terdapat 10 paket pekerjaan yang dibayar melebihi prestasi fisiknya per 31 Desember 2019.  Akhirnya,  BPK kembali melakukan perhitungan progres fisik pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan berdasarkan perhitungan sesuai persentase pada dokumen kontrak. Maka, dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa per 31 Desember 2019  terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi fisik di lapangan dengan nilai total sebesar  Rp. 5.320.418.818,77. (tim/red)

Komentar