oleh

Oknum Pejabat Lakukan Pungutan, Basri Salama: Buat Laporan dan Proses Hukum

Anggota DPD RI Basri Salama (Foto:Van/lintasmalut.co.id)

LABUHA – Polemik seputar adanya pungutan yang dilakukan oknum Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan berinisial AT alias Alud itu berbuntut panjang.

Informasi yang dihimpun lintasmalut.co.id, terkait pungutan terhadap sejumlah Kepala desa (Kades) sebesar Rp. 15 juta itu tanpa sepengetahun Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Halsel Bustamin Soleman, hal itu sudah diketahui oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan beberapa orang di DPMD sudah dimintai keterangan.

Selain itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Basri Salama juga menanggapi masalah adanya pungutan tersebut dengan berdalih bahwa bimbingan tekhnik (Bimtek) dibebankan kepada Kepala Desa. Lewat akun facebooknya, politisi senayan ini menyarakan agar dibuat laporan resmi kepada APH untuk diproses.

“Saya sarankan agar segera buat laporan resmi ke aparat penegak Hukum. Biar di proses, tidak ada namanya anggaran Bimtek di bebani kepada dana Desa,”tegasnya via pesan Messenger, Jum’at (12/7/2019).

Terpisah, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Halmahera Corruption Word (HCW) Rajak Idrus mengatakan, dirinya juga mendapat laporan dari beberapa Kades di Gane Timur terkait arahan dari Kabid Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan untuk mengumpulkan anggaran sebesar Rp.15 juta.

“Saya mendesak kepada Kepala Kejari Halsel agar memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa. Kalau terbukti harus diproses dan selanjutnya ditahan biar ada efek jera terhadap para pelaku yang dengan sengaja ingin memperkaya diri dengan memanfaatkan para Kades supaya menggunakan dana desa,”tandasnya. (Van)

Komentar