oleh

Pajang Foto Jokowi-Amin di Baliho Caleg, Petugas PTPS Desa Lansung Bertindak

-POLITIK-46 views

BOBONG,  Instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar , Airlangga Hartarto  kepada seluruh  jajaran  pengurus dan kaders partai yang saat ini maju sebagai peserta   calon anggota  DPR RI, DPRD Provinsi , serta DPRD Kabupaten / Kota  untuk memajang foto kandidat calon Presiden-Wakil Presiden  (Jokowi-Amin, red) pada setiap  baliho ,karena Partai Golkar merupakan  pendukung pasangan tersebut.

Namun, instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar  bertentangan dengan  edaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Pemilu ( Bawaslu ) Provinsi Maluku Utara dan diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.  Sehingga, seluruh  baliho caleg  yang kedapatan memajang foto Jokowi-Amin lansung diturunkan  secara paksa oleh  pengawas tempat pemungutan suara ( PTPS)  di seluruh Desa yang  di Kabupaten Pulau Taliabu tanpa ada teguran secara lisan maupun tulisan kepada  pemilik baliho.

“ Pokoknya  ada edaran dari Bawaslu bahwa baliho caleg dilarang memajang foto kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden ,”  kata petugas  PTPS  Desa  Sofan ,Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Arwia Lamalonda ketika dikonfirmasi Lintas Malut  sekira pukul  22: 13 WIT ,  sabtu (02/3/2019) kemarin.

Diketahui, sekitar pukul  17 ; 15  WIT  baliho  milik  Erikson Tomhisa  dan Hj. Meilan Mus yang merupakan caleg  dari Partai Golkar daerah pemilihan Taliabu  1  diturunkan secara sepihak  oleh petugas PTPS Desa Sofan ,Kecamatan Taliabu Timur Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu –Maluku Utara  tanpa ada teguran secara lisan maupun tulisan dari petugas tersebut.

“ Saya hanya menjalankan perintah dari Panwascam Taliabu Timur Selatan  bernama Suaib Tuajo dan Sumarno sebab jika saya tidak melaksanakan perintah maka saya akan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten karena dinilai tidak netral dalam menjalankan tugas,”  kilahnya.

Sementara itu, Erikson Tomhisa menanggapi tindakan yang dilakukan oleh petugas PTPS  Desa Sofan tersebut. Menurutnya,  tindakan tersebut dinilai diskriminatif  sebab untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) ada  standar operasional penindakan (SOP)  yang sudah tertuang dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 maupun PKPU nomor 28   tentang perubahan atas PKPU sebelumnya.

“ Tindakan yang dilakukan sangat diskriminatif, karena tidak  ada teguran secara lisan maupun tulisan dari petugas pengawas di desa maupun kecamatan sesuai PKPU kepada Caleg ,”  tuturnya.

Ditegaskan, Instruksi untuk memajang foto Capres dan Cawapres  Jokowi-Amin pada   baliho  Caleg merupakan kewajiban dari seluruh  Caleg  Partai Golkar secara nasional . Sehingga, Caleg dari Partai Golkar di  daerahpun diharuskan untuk  melaksanakan instruksi tersebut. Namun, edaran  Bawaslu harus disosialisasikan kepada seluruh para Caleg sehingga tidak terjadi preseden buruk terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu.

“ Jika benar edaran Bawaslu  itu ada , kami tetap akan tunduk pada aturan tersebut. Namun, jika kedapatan tidak ada.  Maka kami secara organisasi  Partai akan melaporkan tindakan tersebut  ke pihak yang berwajib atas tindakan pengrusakan baliho ,” tegas Wakil Sekertaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Pulau Taliabu ini. (as/red)

 

 

 

Komentar