oleh

Pansus Angket Gubernur Sulsel Temui KPK

-NASIONAL-46 views

JAKARTA  – KPK bertemu tim Pansus Hak Angket Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Tim Pansus mengkonfirmasi temuan KPK terkait penyelenggaraan pemerintahan di Pemprov Sulsel.

“Kita bertemu dengan Pansus Hak Angket Sulsel. Kita berkepentingan karena kami mau dikonfirmasi oleh pansus. Apa benar rekomendasi itu,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2019).

Pahala menjelaskan, KPK sebelumnya memberikan rekomendasi agar ada pengawasan inspektorat yang lebih kuat di Sulsel. Namun rekomendasi itu hanya melalui lisan.

“KPK merekomendasikan untuk pengawasan yang lebih kuat inspektorat diperkuat. Ke semua daerah juga kami rekomendasikan. Hal itu yang sekarang dikonfirmasi pansus apa benar? Ya kami rekomendasikan secara lisan. Tapi soal prosedur soal administrasinya seperti apa, itu bukan KPK wilayahnya,” ujar Pahala.

Pahala menjelaskan rekomendasi penguatan pengawasan inpekstorat itu dilakukan karena KPK menemukan sejumlah fakta-fakta di Pempov Sulsel. Temuan KPK itu antara lain adanya penjalanan dinas yang fiktif hingga pengangkatan sejumlah spejabat di Provinsi Sulsel yang tidak sesuai aturan.

“Ada pengangkatan 193 pejabat di Provinsi Sulsel yang ditandatangani wakil gubernur saat gubenur umrah. Menurut komisi ASN prosedurnya itu tidak tepat, yang berwenang tandatangan itu gubernur. Yang boleh dimutasi juga ada kriterianya dan itu sudah dikoreksi oleh Pemda bahwa nggak 193 tapi 188 saja,” papar Pahala.

Berikut temuan KPK di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan:

Terkait manajemen ASN

-SK Kepegawaian ditandatangani oleh Wakil Gubernur dengan dasar SK Gubernur No. 40 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang/Pemberian Kuasa untuk Menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. SK tersebut sudah tidak relevan lagi dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

-Sebagian besar SK Kepegawaian di Lingkungan Pemprov Sulsel ditandatangani oleh Wakil Gubernur, termasuk SK Mutasi 193 ASN dan SK Pokja ULP.

-Pemprov Sulsel sudah memiliki aplikasi kinerja namun belum diimplementasikan dengan optimal.

Terkait pengelolaan APBD dan pemeriksaan Khusus

-KPK menerima pengaduan, baik dari internal maupun eksternal Pemprov Sulsel. Atas pengaduan tersebut, direkomendasikan kepada Gubernur untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) Pengelolaan Keuangan pada Biro Umum dan Dinas Perhubungan.

-Atas hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan dan ditemukan indikasi penyalahgunaan anggaran dan pelanggaran lainnya, direkomendasikan kepada Gubernur untuk memberikan sanksi merujuk pada PP 53 Tahun 2010.

-Untuk diketahui, saat ini Pemprov sedang melakukan PDTT terhadap Sekretariat Dewan (Sekwan) Provinsi Sulsel Tahun 2017 dan beberapa SKPD lainnya terkait pengelolaan anggaran.

-Beberapa temuan yang didapatkan di antaranya adalah perjalanan dinas fiktif, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan, perjalanan dinas tidak efisien atau pemborosan, yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah hingga total miliaran rupiah.

Sumber : Detik.com

Komentar