oleh

PB-HIPPMAMORO Desak BK Beri Sanksi Anggota DPRD Morotai Malas

DARUBA – Pengurus Besar Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Morotai (PB-HIPPMAMORO) mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pukau Morotai untuk memberikan sanksi tegas kepada anggota DPRD yang malas berkantor.

Ketua (PB-HIPPMAMORO) Rijal Popa mengatakan, DPRD merupakan representasi dari masyarakat Morotai yang dipilih sesuai dapilnya masing-masing.

“Dilihat dari perkembangan legislatif khususnya DPRD Morotai harus memiliki loyalitas kerja yang baik terutama untuk mempertangunggjawabkan amanah masyarakat yang sudah memilihnya saat pemilihan,” katanya, Jumat (24/1/2020).

Rijal menegaskan, BK jangan hanya berani menginformasikan ke media masa kalau ada anggota DPRD Pulau Morotai periode 2019-2024 yang malas berkantor lebih dari 3 kali tanpa ada alasan alasan tertentu. Esensi DPRD itu ialah wakil dari rakyat Morotai yang setiap saat harus mengcover dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Kami mendesak BK DPRD Pulau Morotai menerbitkan sebuah rekomendasi serta memberikan sanksi tegas kepada anggota DPRD yang malas berkantor yaitu Deny Garuda dari Fraksi Partai NasDem dan Edy Everson Hape dari Fraksi Partai Golkar. Mereka harus diberikan sanksi tegas sesuai mekanisme serta tata tertib DPRD,” tegasnya.

Menurutnya, BK merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang berfungsi untuk mengawasi tingkat kedisiplinan para anggota DPRD, sehingga BK harus berani mengambil tindakan kepada legislator yang malas berkantor.

“Dalam beberapa kesempatan, kami sering menemukan 2 anggota DPRD Pulau Morotai yakni Deny Garuda dan Edy Everson Hape yang malas berkantor tetapi rajin mengupdate status di dunia maya (Medsos), tetapi di dunia nyata kedua anggota DPRD ini tidak aktif dan gagal dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai wakil rakyat. Olehnya itu, BK jangan hanya membuat opini publik dengan mengatakan bahwa keduanya makan gaji “haram” tetapi tidak dilakukan penindaklanjutan terhadap keduanya. Sudah seharusnya memberikan rekomendasi sanksi,” ujarnya.

Gaji DPRD. Kata Rijal, sangat besar maka semangat dan kedisiplinan bekerja juga sudah sepantasnya dibarengi dengan gaji yang di terima agar ekspektasi dari masyarakat yang tertoreh dipundak para anggota DPRD Morotai juga dapat diwujudkan.

“BK lebih berani mengambil sikap tegas dalam menegakkan kedisiplinan kerja pada wakil rakyat dengan menyurati kepada mereka yang malas berkantor maupun fraksi dan partai politik yang bersangkutan. Bukan hanya memberikan teguran atau mengingatkan anggota yang bersangkutan melalui group whatsapp,” ungkapnya.

Rijal juga menyebut ketua DPRD Morotai, Rusminto Pawane beberapa waktu lalu memberikan statemen bahwa NasDem itu memiliki komitmen yang sangat kuat. Kalau kemudian secara personal, ada anggota DPRD dari fraksi NasDem tidak memiliki kepedulian soal kepentingan-kepentin­gan masyarakat maka mereka akan diganti (PAW).

“Jika NasDem adalah partai pemberi solusi dan bukan polusi serta berkomitmen untuk mendorong kepentingan masyarakat seperti yang disampaikan oleh ketua DPRD, maka kami menantang pernyataan tersebut. Berani tidak NasDem menindak salah satu perwakilannya di lembaga legislatif yang malas berkantor yakni Deny Garuda,” pungkasnya. (Fik)

Komentar