oleh

Pejabat Tidak Lapor Harta kekayaanya, Diberi Sanksi Penurunan Pangkat

Adreas Barunggu Admi. e-LHKPN (foto:Yanto/Lintas Malut)

BOBONG – Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 8 tahun 2019, tentang pejabat esalon II dan III dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Taliabu wajib hukumnya laporkan harta kekayaan ke Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Peraturan yang dikeluarkan Bupati Aliong Mus berdasarkan peraturan Komisi Pemberatas Korupsi (KPK) nomor 7 tahun 2016 tentang laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), bagi pejabat esalon II dan III dilingkup Pemda.

Hal Ini di sampaikan secara langsung Admin LHKPN instansi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu, Andarias Barunggu saat ditemui lintasmalut.co.id di sela-sela kegiatan pengingputan e-LHKPN di Kantor Bupati, Kamis (21/3/2019)

” Sesuai peraturan Bupati nomor 8 tahun 2019 pejabat esalon II dan III wajib di lingkul Pemda Taliabu wajib hukumnya melaporkan harta kekayaannya baik itu, yang bergerak, maupun yang tidak bergerak, Setara kas dan kekayaan yang lain secera periodik dari januari sampai 31 Desember dengan batas waktu sesaui peraturan KPK itu, sebelum tanggal 31 Desember itu sudah harus melaporkan harta kekayaanya,” Terang Andarias,

Lanjutnya, pengimputan ke e-LHKPN bagi pejabat Esalon II dan III di Lingkup Pemda Taliabu dimaulai dari bulan Februari 2019 kemarin sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 pekan depan. Batas waktu Ini dilakukan pihaknya, karena dokumennya akan dilaporkan langsung ke KPK untuk diverifikasi.

Sejauh ini, tambahnya, respon pejabat Esalon II dan III dilingkup Pemda Taliabu sangat baik, ini juga berkat dukungan dari semua pihak terutama Bupati dan Wakil Bupati Taliabu. pihaknya telah berhasil mengiput harta kekayaan pejabat esalon II dan III ke situs e-LHKPN sebanyak tiga puluh orang,

“kita sudah berhasil online-kan sekitar 30 (tiga puluh) orang, yang melaporkan itu sekitar 8 (delapan) orang. Yang sudah melaporkan untuk menunggu Verifikasi dari KPK,” Ujar Andarias.

Meski demikian kata Andarias bahwa hambatan yang dialami adalah masalah jaringan internet, sehingga untuk mencapai target pengimputan pada tanggal 25 Maret diperkirakan 35 persen dari jumlah Pejabat esalon II dan III tiga.

Sementara bagi Pejabat esalon II dan III yang tidak melaporkan harta kekayaanya, akan diberi sangsi teguran secara berturut-turut selama tiga bulan, jika tidak ada respon dari penyelenggara negara (PN), maka diberikan sangsi, yakni sangsi ringan dengan cara menonaktifkan dari jabatanya sementara, dan sangsi beratnya adalah menurunkan pangkatnya. (As)

Komentar