oleh

Pembahasan IUPHHK-HA dan AMDAL, Pemda Pulau Taliabu Ditantang

Sekda Kabupaten Pulau Taliabu, Salim Ganiru (Foto:As/lintasmalut.co.id)

TALIABU – Sejumlah Oknum Kepala Desa (Kades) dan empat Camat di Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab) Provinsi Maluku Utara (Malut) bakal diberi sanksi tegas terkait dengan dugaan keikutsertaan dalam proses pembahasan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan oleh PT. Taliabu Godo Moagena bersama Komisi Penilaian Amdal di Ternate pada tanggal 13 – 14 juni yang tidak diketahui Pemda Pultab.

“Giat mereka oknum kades dan camat itu tidak ada ijin dari Pemda Taliabu untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga mereka bakal menerima sanksi tegas dari Pemda Taliabu,”tegas Sekda Taliabu, Salim Ganiru via pesan Whatsapp, Sabtu (15/6/2019).

Dikatakan, undangan untuk mengikuti kegiatan di Kota Ternate terkait pembahasan Amdal serta IUPHHK-HA PT. Taliabu Godo Moagena bersama Komisi Penilaian Amdal merupakan ke dua kali, setelah undangan yang dilayangkan pertama pada tahun 2018 lalu, namu Pemda Taliabu secara tegas menolak dan tidak memenuhi undangan tersebut.

“Pemda taliabu sebelumnya sudah menerima tembusan dari kepala badan koordinasi penanaman modal terkait penolakan permohonan ijin IUPHHK-HA atas nama PT. TGM sehingga Pemda menolak menghadiri pertemuan tersebut, namun sejumlah oknum kades dan camat secara diam – diam pergi untuk menghadiri kegiatan tersebut,” pungkasnya.

Sementara informasi yang dihimpun dari salah satu Oknum Kades di Taliabu menjelaskan, ajakan untuk menghadiri undangan PT. TGM bersama Komisi Penilaian Amdal di Ternate karena diiming-imingi uang transportasi, akomodasi, pelayanan terbaik dan uang duduk cukup besar yang bakal diterima oleh setiap peserta.

“Ada teman oknum kepala desa yang mengajak kami untuk ikut ke Ternate, konon semua fasilitas disiapkan bahkan pelayanan pribadi juga dilayani, tetapi kami menolak karena pada dasarnya masyarakat menolak kehadiran perusahan karena perusahan selalu lalai dalam menjalankan tanggunggjawabnya kepada masyarakat sekitar, sebab sudah ada pengalaman nyata yaitu beroperasinya perusahan tambang oleh PT. Adidaya Tangguh,” jelasnya.

Ia juga menyebut, untuk mengikuti kegiatan tersebut para Oknum Kades dan Camat akan beralasan pada perjalanan dinas terkait konsultasi perpajakan Dana Desa (DD) serta berkonsultasi ke pihak pendamping Desa tingkat Provinsi Maluku Utara.

“Alasan mereka nanti ketika ditanya adalah perjalanan dinas untuk kepentingan dinas berupa konsultasi pajak dan konsultasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana desa,” ujarnya.

Dia juga tidak yakin jika Pemda Taliabu khususnya Bupati Aliong Mus akan mengambil sikap tegas terhadap sejumlah Oknum Kades dan Camat yang ikut serta dalam kegiatan tersebut karena dikhawatirkan berimbas pada pemilihan Bupati tahun 2020 nanti.

“Saya tidak yakin bupati aliong mus akan bertindak tegas terhadap para oknum kades dan camat sebab moment pilkada 2020 sudah di depan mata,” tantangnya. (As)

Komentar