oleh

Pembangunan Miniatur Jakarta Tak Termuat di RPMD, Fraksi Golkar : Itu Ilegal

LABUHA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menilai pembangunan  miniatur Jakarta di atas lahan Pemda di Desa Tuakona Kecamatan Bacan Selatan itu Ilegal.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Halsel, Gufran Mahmud  mengatakan, pembangunan miniatur Jakarta di Desa Tuakona itu ilegal, karena kegiatan pembangunan itu tidak termuat dalam Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ABPD maupun LKPJ Bupati Halsel.

“Kegiatan itu tidak termuat dalami RPJMD APBD 2018 dan ABPD 2019 serta LKPJ Bupati Halsel, jadi itu ilegal,” kata Gufran, senin (08/07/2019) kemarin.

Anggota DPRD tiga periode ini mengatakan,  pembangunan miniatur Jakarta itu pasti konstruksi nya permanen, tentu membutuhkan anggaran yang cukup besar, namun anggarannya dari mana, sebab tidak ada dalam APBD Halsel.

“Kami (FPG) terima informasi bahwa anggaran pembangunan miniatur Jakarta itu dari angagraan SKPD berdasarkan intruksi Bupati ke SKPD tetapi dari mana sumber anggaran nya, apakah gunakan anggaran rutin atau apa  ?,” tanya Gufran.

Ditambahkan,  jika ada instruksi Bupati maka  harus jelas, mana bentuk fisik instruksi ke SKPD, Terhadap masalah tersebut. Pembangunan itu dikerjakan oleh pihak ketiga, lanjut Gufran, maka harus ada akta perjanjiannya.

“Jika dikerjakan oleh pihak ketiga, maka harus ada akta perjanjian, terus pihak ketiga yang mana, makanya Bupati harus bertanggung jawab karena itu diatas lahan pemda. Kita akan sampaikan ke Pimpinan DPRD supaya dilakukan  investigasi terkait pembangunan tugu miniatur Jakarta itu,” ujarnya.

Dikatakan, setiap pembangunan itu harus ada  azaz manfaat terhadap masyarakat dan ada pendapatan asli daerah (PAD) dari ikon yang dibangun itu bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

“Kita tetap pantau apakah miniatur itu  bemanfaat atau tidak. Jangan sampai hanya dibangun lalu menjadi pajangan semata tanpa ada asas manfaat. Sebab, kalau ada Pemimpin atau Bupati baru nanti, ikon itu tidak akan dipakai dan dipastikan tidak terurus secara baik, karena asas manfaat untuk masyarakat tidak ada, “tutup Gufran.  (van)

Komentar