oleh

Pemda Halsel Didesak Pulangkan TKA Asal Cina

LABUHA – Ditengah mewabahnya coronavirus (Covid-19), di dunia bahkan Indonesia dan Maluku Utara Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina diam-diam masuk ke Pulau Obi tanpa pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Pasalnya, puluhan TKA asal China ini masuk ke Pulau Obi dengan menggunakan Kapal Budi Mulya dari Manado melewati pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu.

Hal ini membuat publik Malut merasa resah dengan kedatangan para TKA asal China ditengah-tengah mewabahnya Covid-19.

Pasca di demo, Pemda Halsel melakukan kunjungan ke PT Harita Group selama dua hari berturut-turut terhitung sejak Senin dan Selasa, (14/4/20) kemarin. Sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari Pemda soal TKA yang berada di Desa Kawasi.

Bukankah berbagai lembaga Negara telah mengeluarkan perintah peringatan masa darurat kesehatan masyarakat sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat dan upaya untuk membangun strategi penanganan/pencegahan, penutupan perbatasan wilayah atau kebijakan berskala besar lainnya yang bertujuan untuk penanggulangan bahaya virus sesuai amanah UU. Bukankah penanggulangan bencana telah diatur pula dalam UU nomor 24 tahun 2007 yang membahas tentang bencana dan non bencana yang di akibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain misalnya, gagal modernisasi, epidemi, mutasi biologi, dan wabah penyakit lainnya termasuk Covid-19.

Kapal Budi Mulya yang mengangkut puluhan TKA asal Cina saat di pelabuhan Jeti Kawasi

Sebagai warga Obi yang saat ini dipercaya menduduki kursi parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel. Rustam Ode Nuru, menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Pemda dalam penanganan persoalan TKA yang dengan sengaja di datangkan oleh oknum Hinder Ordonantie (HO) PT Halmahera Persada Lygen (HPL) ke pulau Obi.

Politisi partai Golkar ini mengatakan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dinilai lalai dalam menangani Covid-19 Undang-undang 23 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah, termasuk pengambil alihan izin pertambangan.

“Pemprov dan Pemkab Halsel lalai dalam menangani Covid-19, karena Undang-undang 23 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah termasuk pengambil alihan izin pertambangan. Olehnya itu, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan Kabupaten harus bertanggung jawab atas lolosnya para TKA ke Kawasi,” katanya kepada lintasmalut.co.id, Rabu (15/4/2020).

“Ini sangat jelas dengan adanya surat edaran Menker RI Nomor: M/I/MK.04/II/2020 tentang pelayanan penggunaan tenaga kerja asing yang berasal dari negara republik rakyat Tiongkok dalam rangka pencegahan wabah penyakit Covid-19,” sambungnya.

Ia mendesak Pemda agara segera kembalikan para TKA yang baru tiba ke Negara asal. “Tidak perlu ada karantina mandiri lagi di lokasi kerja karena sudah sangat membahayakan masyarakat Halsel khususnya,” desaknya.

Tak hanya itu. Rustam juga menegaskan, Pemda harus memberikan sangsi tegas terhadap management perusahaan. “Harus berikan sanksi tegas terhadap management perusahan yang terlibat terkait proses kedatangan TKA tersebut,” tandasnya. (BR)

Komentar