oleh

Pemda Morotai Bakal Mekarkan Kecamatan Baru

DARUBA – Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berencana bakal memekarkan Kecamatan baru di wilayah Morotai Selatan (Morsel). Rencananya pemekaran tersebut dibagi dua wilayah yakni Desa Gotalamo sebagai pusat Ibu Kota Kecamatan Daruba dan Desa Daeo sebagai pusat Kecamatan Morsel.

“Pemda akan mekarkan kecamatan Morsel menjadi dua kecamatan, dan rencanya Desa Gotalamo ditetapkan sebagai Ibukota Daruba sedangkan untuk kecamatan Morsel Ibukotanya dipusatkan di Desa Daeo dan saat ini lagi dilakukan harmonisasi oleh Kemenkumham.” kata Kabag Hukum Morotai, Sulaiman Basri kepada awak media, Rabu (16/10).

Basri menjelaskan, wilayah Morsel memiliki 25 Desa dengan demikian, jika dibagi berdasarkan aspek kewilayahan maka Gotalamo akan membawahi 15 Desa dan Daeo sendiri akan membawahi 10 Desa. Ini artinya Kecamatan Morsel layak untuk dimekarkan menjadi dua Kecamatan jika mengacu pada syarat PP No 17 Tahun 2018.

“Berdasarkan syarat PP No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, syarat pemekaran kecamatan itu minimal 10 desa, makanya dari desa Wawama masuk kecamatan Daeo, sementara 15 desa masuk Gotalamo.” tukasnya.

Basri menyebut, Bupati Morotai Beny Laos berkeingan tahun ini sudah dilakukan pemekeran tetapi harus juga disesuaikan dengan situasi. Saat ini harmonisasi diberikan kewenangan ke Kemenkumham, hal ini dilakukan agar sebelum masuk ke pembahasan baik pemerintah dan DPRD maka, sudah terdapat gambaran soal Ranperda pemekaran Kecamatan.

“Maunya bupati tahun ini tetapi melihat situasi mungkin 2020 baru pemekaran. Namun, untuk sementara belum diajukan ke DPRD, tahapannya masih harmonisasi kemenkumham, sebelum masuk pembahasan maka diharmonisasikan apakah layak tidak Ranperda tersebut, karena harus disesuaikan dengan regulasi yang ada sebelum ke DPRD harus ke masyarakat, masyarakat setuju atau tidak dengan adanya pemekaran,” ungkapnya.

Ia menambahkan, latar belakang pemekaran itu karena Morotai masuk dalam daerah perbatasan dan kabupaten terluar yang merupakan Pusat Kawasan Strategis Nasional (KSN).

“Tujuan pemekaran memperpendek rentang kendali pemerintahan, sebagai akibat dari pesatnya perkembangan jumlah penduduk dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Maksudnya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka memberikan kemudahan terhadap masyarakat.” pungkasnya. (Fik)

Komentar