oleh

PEMDA Morotai Kembali Di Demo SAMURAI-MU Distrik Unipas

DARUBA  – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (Samurai) Distrik Unipas Morotai kembali melakukan aksi tuntutan, menuntut berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang dinilai tidak menguntungkan rakyat serta menyoal kasus Pembebasan Lahan di Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya. Kamis (23/1/2019)

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan kepada jajaran DPRD Kabupaten Pulau Morotai, yaitu meminta Bupati Pulau Morotai melalui dinas terkait segera mengakomodasikan program kesejahteraan petani, Meminta Bupati segera mengevaluasi dinas perikanan yang sepihak dalam pembagian alat tangkap nelayan, menolak pembebasan lahan 30H, meminta PDAM memberikan pelayanan air yang maksimal dan bermutu bagi rakyat.

Selain itu, SAMURAI juga meminta PEMDA bersama DPRD agar lebih memperhatikan nasib buruh yang bekerja di perusahaan PT. Morotai Marine Culture (MMC) yang selama ini terkesan di diskrimansi.

“Kita juga mengecam tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh PT. MMC terhadap buruh yang bekerja di perusahaan tersebut” ungkap korlap, fitra piga

Salah satu orator, Sibli dalam Orasinya menyampaikan bahwa Samurai Maluku Utara tidak akan pernah diam jika melihat ketidakadilan, penindasan dan pembodohan karena itu adalah tugas kami selaku mahasiswa dan organisasi.

“Oleh sebab itu, kami sampaikan kepada Pemda Pulau Morotai sampai ke Desa, agar melihat progres atau permasalahan di beberapa desa sesuai dengan hasil kajian dan anilisis kami kemarin. Kehadiran kami hanya menyapaikan pendapat di depan umum sebagaimana diatur dalam kontistusi perundang-undangan yang berlaku”, teriak sibli

Ia bahkan menambahkan, Problem yang sangat krusial saat ini yaitu nasib para Petani yang berada di Kecamatan Morotai Selatan Barat (Morselbar) dan bahkan bukan hanya di Morselbar tapi diseluruh 88 Desa Kab.Pulau Morotai untuk itu kehadiran kami bukan hanya menyampaikan pendapat akan tetapi juga memberikan solusi yang terbaik buat Pemda Morotai agar supaya sumber ekonomi dapat di selamatkan.

Untuk itu, di sektor Pertanian, Dinas Pertanian Morotai tidak seharusnya tidak selamanya tinggal di gedung istimewa itu, tetapi turun kelapangan dan memastikan bagaimana pertanian itu bisa sukses dan memanen hasil dengan baik.

Orator lainnya Riskal F. Samlan dalam orasinya menyampaikan bahwa seluruh masyarakat nelayan, masyarakat petani maupun air bersih yang ada di Kab.Pulau Morotai semua itu telah mengalami krisis besar-besaran di Morotai.

“Samurai Maluku Utara hadir ditempat ini memimta agar Pemda Morotai segera tuntaskan ekonomi kerakyatan yang ada di Kabupaten Pulau Morotai baik di sektor Pertanian, Nelayan dan Air Bersih. Buktinya kita melihat secara nyata bahwa Pemda Morotai bawasannya lebih fokus pada panggung-panggung yang justru tidak melibatkan kepentingan rakyat secara totalitas. Perlu di ketahui, mayoritas Masyarakat Morotai adalah Penatani dan Nelayan saya kira Pemda Morotai jangan pura-pura diam melihat persoalan ini”, tegasnya

Sementara itu, Fitra Piga yang juga merupakan Koordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi tersebut, juga mengatakan terkait dengan problematika yang terjadi di Morotai yang selama ini kami menganggap Bupati Pulau Morotai dalam hal ini membijaki dan menginstruksikan program-program pemerintahan daerah yang dimana berkaitan dengan kepentingak rakyat Kabupaten Pulau Morotai di sektor pertanian dan perikanan.

” perlu saya sampaikan terkait Bupati Morotai yang selama ini memfokuskan Program Infrastruktur yang di genjot sebagai akselerasi maupun kebutuhan dalam jangka 5 sampai 10 tahun kedepan akan tetapi bahwa kondisi saat ini terkait dengan Nasib Hajat Hidup Petani yang ada di Morselbar. Seharusnya Petani di Morselbar di kembang maupun di kontrol oleh Pemda Morotai melalui Dinas Pertanian. Selain itu, visi misi Bupati Morotai untuk menciptakan lapangan pekerjaan adalah mitos bagi rakyat Kabupaten Pulau Morotai”, ungkap fitra

“Begitupun semua program yang disampaikan terhadap publik morotai tidak ada satupun yang menyentuh kebutuhan perekonomian rakyat Morotai. Untuk itu kami tegaskan kepada Pemda Morotai agar segera mengakomodir tuntutan Samuarai Maluku Utara sesuai dengan semangan pembangunan di NKRI”, sambungya

Terkait dengan Pembebasan Lahan di Morotai, mulai dari rakyat sipil sampai tingkat TNI AU yang saat ini semangat UU Reformasi Agraria bahwa prioritas keadilan dan kepemilikan atas hak tanah yang dimiliki oleh rakyat bahwa prioritas hak adat lebih tinggi dari UU itu sendiri. Disampaikan juga bahwa Pembebasan Lahan di Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya merupakan praktek pembodohan yang dibarengi keterwakilan Pemda Morotai pada bulan februari tanggal 15 oleh Kabag Pemerintahan.

“Kebijakan Bupati tentang Hiba Lahan bagi TNI AL sebesar 30 Hektar, dengan dalil dasar pembangunan tempat Pelatihan Militer itu tidak sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 G yang menyatakan terkait Hak Kenyamanan dan Ketentraman Warga. Militer itu dilarang melakukan pelatihan yang berdekatan dengan pemukiman warga oleh sebab itu sesuai dengan semangat UUD 1945 bahwa pelarangan bagi pelatihan militer yang berdekatan dengan permukiman warga harus di tegakan seadil-adilnya, untuk itu kami menolak secara tegas kebijakan Pemda Morotai yang memberikan hiba sebesar 30 Hektar di Desa Pangeo”, tutup fitra mengakhiri orasinya. (fik)

Komentar