oleh

Pemda Pultab Belum Jalankan Perintah Mendagri Cairkan Dana Pilkada

TALIABU – Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab), belum menjalankan perintah Mendagri untuk merealisasikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2020.

Kepala Bagian Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pultab, Irwan Mansur mengaku, Pemkab Taliabu baru merealisasikan anggaran Pemilukada 100 persen di tahap satu, dan untuk tahap selanjutnya akan dimulai bulan depan. “Sudah seratus persen tahap satu, tahap dua nanti bulan depan,” singkatnya ketika dikonfirmasi, Jumat (17/7/2020).

Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Pultab, Arisandi La Isa mengatakan, realisasi Naska Perjanjian Hiba Daerah (NPHD) sebelumnya Pemda baru merealisasikan 16 persen atau Rp 2. 100.000.000, itupun dilakukan selama tiga kali, terhitung mulai 2019 satu kali dan dua kalinya pada tahun 2020.

“Tambahan pencairan lanjutan baru dilakukan setalah kembalinya Mendagri dari Provinsi Maluku Utara, baru ditransfer pada Senin (13/7) kemarin, sesuai dengan permintaan Rp 3.975.560.000,” katanya kepada awak media, Rabu (15/7/2020) kemarin.

Ia menjelaskan, jika dilihat dari acaun Permendagri Nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kemudian sesuai ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi diantaranya Ayat (4) dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan (BHK) pemilihan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan ketentuan tahap kesatu paling sedikit 40 persen dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 hari kerja terhitung setelah penandatangan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dan tahap kedua paling sedikit 60 persen dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 bulan sebelum hari pemungutan suara.

“Begitu pula, dalam hal pencairan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pencairan tahap kedua tidak mensyaratkan bagi KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan terlebih dahulu laporan penggunaan Hibah. Selain tidak mensyaratkan laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pencairan tahap kedua dilakukan oleh Pemda tanpa menunggu permohonan pencairan tahap kedua oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Pultab, Adidas La Tea menyebut, Pemkab Pultab sebelum kedatangan Mendagri kemarin, pencarian 40 persen pertama dilakukan selama tiga kali yang terhitung 30 persen.

“Sebelum kedatangan Mendagri, kami sudah usulkan untuk dicairakan 10 persen sisahnya, tapi belum tindaklanjuti nanti setelah Mendagri tekan baru ditindaklanjuti 10 persen dari total pencairan pertama itu pada senin (13/7) kemarin,” ungkapnya.

Dikatakan, sisa anggaran yang harus dicairkan Pemkab adalah 60 persen untuk pencairan tahap ke dua.

“60 persen kalau kita mengacu pada Pemendagri Nomor 41 tahun 2020 perubahan atas Permendagri Nomor 54 tahun 2019 itu tanpa diminta oleh penyelenggara, Pemkab berkewajiban mengirim langsung ke rekening masing-masing penyelenggara,” tegasnya.

Pihaknya juga meminta agar Pemkab mempelajari Permendagri nomor 41 tahun 2020, sehingga Pemkab mengetahui tugas Pemkab yang dijelaskan dalam Permendagri tersebut.

“Mestinya Pemkab juga baca Permendagri Nomor 41, jangan cuma penyelenggara saja yang baca supaya mereka tahu mereka punya tugas itu seperti apa, dan tugasnya Bawaslu seperti apa,” tandasnya. (Sb)

Komentar