oleh

Pengadaan Batik Tradisional Pemkab Taliabu Diduga Fiktif

Paket Pengadaan Pakaian Batik Tradisional yang tidak diadakan Setda Pemkab Taliabu

TALIABU, Lintasmalut.net – Pengadaan Belanja Pakaian Batik Tradisional dengan besaran pagu senilai Rp. Rp 2,1 Miliar yang melekat di Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu diduga kuat fiktif, karena hingga sekarang belum juga diadakan.

Penyelusuran Lintasmalut.net hingga pada akhir pekan ini menemukan bukti dokume belanja barang dan jasa pada pengadaan belanja pakaian batik tradisional dengan kode lelang 578726 sesuai dengan berita Acara Hasil pelelangan Nomor :19.PBLS/BHP/BLP-PT/2017.

Sementara atas Pengadaan Batik Tradisional Pemkab Taliabu, lelang melalui Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pelelangan (ULP) telah menetapkan hasil pemenang pengadaan belanja pakaian batik tradisional adalah CV. Adimas Putra Gemilang dengan nilai kontrak Rp, 2.107.160.000,00 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Pulau Taliabu Tahun 2016.

Hasil pengembangan dugaan kasus pengadaan pakaian Batik Tradisional fiktif, Mesia ini terdapat konspirasi busuk antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara sengaja merampok, uang Daerah dengan cara memaksa pihak Direktur CV. Adimas Putra Gemilang agar segera menandatangani Berita Acara Pengadaan (BAP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mencairkan anggaran Belanja Pakaian Batik Taradisional 100 persen.

Atas tindaka yang dilakukan KPA dan PPK melanggar Perpres 54 tahun 2010 pada pasal 24 disebutkan tentang pelarangan menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. Perpres 54 Tahun 2010 pasal 18 diatur, tentang tugas pokok dan kewenangan PPK,

KPA dan PPK Pengadaan Pakaian Batik Tradisional terancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan. atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Pasal 7 UU 20 Tahun 2001 merujuk pada pasal 387 dan pasal 388 KUHP.

Bahkan, item pengadaan ini terindikasi dikerjakan oleh KPA dan PPK Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Pulau Taliabu.

Sementara barang berupa pakaian batik tradisional sampai saat ini belum diadakan sesuai laporan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Maluku Utara. (BC)

Komentar