oleh

Percepat Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemenko-PMK dan KPDTT Rakor Bersama Pemkab Halbar

JAILOLO – Pemerintah Pusat (Pempus) nampaknya serius menetapkan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk keluar dari zona daera tertinggal.

Penetapan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 2 tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, yang ditargetkan 80 Kabupaten entas dari ketertinggalan.

Tim dari Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) dan Kementrian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halbar untuk dilakukan evaluasi dalam rangka koordinasi program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pembinaan daerah tertinggal entas.

“Tim dari Kementrian yang datang melakukan koordinasi adalah deputi bidang koordinasi pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan Kemenko-PMK Dr. Sonny Harry B Harmadi dan direktur peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal KPDTT Agus Kuncoro bersama dengan tim untuk melakukan dialog dan kunjungan lapangan,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Halbar, Asnath Sowo saat dikonfirmasi, Kamis (5/12).

Asnath menyebut, Rakor bersama tim dari kementrian yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Danny Missy itu, membahas tentang apa yang menjadi kebutuhan dari sector Pariwisata, Perikanan dan Pertanian, sehingga tim langsung turun ke lapangan melakukan identifikasi kendala dan permasalahan terkait percepatan pembangunan di daerah tertinggal.

“Dalam pertemuan dihadiri dari Dinas pariwisata, BP3D, Diskominfo dan DPM-PD, sehingga tim yang turung langsung dilakukan pendampingan untuk peninjauan lapangan,” ujarnya.

Asnath menambahkan, tim melakukan penijauan lapangan di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Timur, untuk melakukan monitoring dana desa dan melihat kendala-kendala apa saja yang terjadi di lapangan. Selain itu, DPM-PD juga diberikan bantuan pertanian presisi berbasis teknologi untuk tahun 2020 dari kemendes PDT.

“Ini semu hasil dari program pak Bupati yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga dampaknya halbar bisa keluar dari zona daerah tertinggal,” pungkasnya. (BAF)

Komentar